Efisiensi Rp70 Miliar, Pemkot Tetap Prioritaskan Pembangunan Balikpapan

Portalkaltim.com, Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak menghentikan pembangunan maupun pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sejumlah belanja yang dinilai masih dapat ditekan justru dipangkas untuk menjaga ruang fiskal dan mengarahkan anggaran kepada program yang manfaatnya lebih langsung dirasakan warga.

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud mengatakan efisiensi menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah menghadapi keterbatasan kemampuan anggaran. Hal itu disampaikannya usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (28/9/2026), setelah pembahasan awal perubahan anggaran bersama DPRD.

Menurut Rahmad, pemangkasan dilakukan pada sejumlah pos yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat. Di antaranya perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta beberapa belanja aparatur sipil negara (ASN). Anggaran hasil efisiensi kemudian diarahkan untuk mendukung kebutuhan pembangunan yang lebih mendesak.

“Banyak anggaran yang kita pangkas, termasuk anggaran untuk kegiatan tertentu dan ASN. Anggaran seremonial kita potong, kemudian perjalanan dinas juga kita pangkas,” ujar Rahmad.

Dari kebijakan tersebut, Pemkot Balikpapan mencatat efisiensi sekitar Rp70 miliar. Rahmad menegaskan penghematan bukan berarti pembangunan dihentikan, melainkan dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah agar program prioritas tetap dapat berjalan.

Sektor infrastruktur, fasilitas umum, pendidikan, dan kesehatan menjadi bagian yang tetap mendapat perhatian. Pemerintah berupaya memastikan keterbatasan anggaran tidak membuat kebutuhan dasar masyarakat terabaikan. Karena itu, setiap belanja diarahkan agar memiliki manfaat yang lebih besar bagi kepentingan publik.

Rahmad juga menyampaikan apresiasi terhadap pandangan fraksi-fraksi DPRD Balikpapan yang mendorong penggunaan anggaran lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan golongan. Menurutnya, kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar arah kebijakan pembangunan tetap berada pada jalur yang berpihak kepada warga.

Persoalan lain yang masih membebani kemampuan fiskal daerah adalah dana kurang salur. Dari total lebih dari Rp400 miliar yang belum tersalurkan, Balikpapan baru menerima sekitar Rp12 miliar. Pemkot pun terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat agar dana tersebut dapat segera direalisasikan.

“Kita terus berkoordinasi dan berkomunikasi untuk meminta agar dana penyaluran dan dana kurang bayar dapat disalurkan kepada seluruh kabupaten dan kota di Republik Indonesia,” katanya.

Kondisi fiskal tersebut turut memengaruhi strategi pembiayaan pembangunan rumah sakit. Pemkot memilih skema multi years agar kebutuhan pembiayaan tidak seluruhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dengan cara itu, pembangunan tetap dapat dilanjutkan tanpa mengorbankan program prioritas lainnya.

Rahmad menggambarkan kebijakan efisiensi dengan perumpamaan sederhana. Menurutnya, pemerintah harus menyesuaikan pola belanja dengan kemampuan keuangan yang tersedia, termasuk mengurangi pengeluaran yang tidak mendesak.

“Kalau sebelumnya misalnya makan satu ekor ayam, mungkin sekarang cukup setengah ekor saja. Hal itu harus dimaklumi karena kita sedang melakukan efisiensi anggaran,” ungkapnya.

Selain anggaran, Rahmad menyinggung penyelesaian persoalan GPA dan banjir yang sebelumnya telah difasilitasi Pemkot Balikpapan. Pemerintah daerah berperan sebagai mediator antara pihak pengembang serta mendorong masing-masing pihak menjalankan tanggung jawabnya untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Ia juga menegaskan pembangunan perumahan harus mengikuti seluruh persyaratan yang telah ditetapkan. Pengembang tidak boleh memperoleh izin apabila kewajiban yang menjadi dasar pembangunan belum dipenuhi, termasuk penyediaan bozem dan pemenuhan izin lingkungan.

“Jangan memberikan izin pembangunan perumahan apabila persyaratannya belum terpenuhi, termasuk kewajiban membuat bozem terlebih dahulu,” tegasnya.

Sementara terkait rencana kerja sama dengan BPN mengenai IMT untuk satu kali pengukuran, Rahmad menyatakan dukungannya. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut tetap harus dilakukan secara proporsional dan tidak berlebihan agar tujuan pelayanan kepada masyarakat dapat tercapai.

Di tengah kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, Pemkot Balikpapan menilai koordinasi dengan DPRD menjadi kunci dalam menentukan prioritas belanja. Efisiensi diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat pengelolaan keuangan, bukan alasan untuk mengurangi pelayanan maupun pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Dengan ruang fiskal yang terbatas, pemerintah memilih mengurangi belanja yang dapat ditunda dan mempertahankan program yang menyentuh kepentingan publik. Rahmad menegaskan setiap rupiah anggaran harus ditempatkan pada kebutuhan yang tepat sehingga pembangunan Balikpapan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.(IM)