Dialog Serantau Tiga Negara Digelar di Kaltim, DPRD Pastikan Dukungan Penuh
Portalkaltim.com, Samarinda – Kalimantan Timur kembali dipercaya menjadi panggung penting di kawasan Asia Tenggara. Provinsi ini akan menjadi tuan rumah Dialog Serantau antara Indonesia, Brunei Darussalam, dan Malaysia pada 18–20 Juni 2025, yang dinilai sebagai bentuk pengakuan atas kesiapan Kaltim dalam menjalin kolaborasi budaya antarnegara serumpun.
“Kita bersyukur Kalimantan Timur ditunjuk sebagai tuan rumah Dialog Serantau tiga negara—Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Sebelumnya itu di Brunei, sekarang di Indonesia, di Kalimantan Timur. Ini bentuk kepercayaan kepada kita,” ungkap Anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahri.
Ia menilai kegiatan ini bukan sekadar ajang seremoni, tetapi momentum strategis untuk menunjukkan peran Kaltim sebagai simpul kebudayaan di kawasan Borneo. Menyadari pentingnya acara ini, DPRD bersama Pemprov Kaltim memberikan dukungan anggaran sejak tahap perencanaan.
“Kami di DPRD bersama Pemprov sudah mendukung dari sisi penganggaran. Awalnya anggarannya dikurangi karena efisiensi. Tapi saat rapat Badan Anggaran dengan Bu Sekda, kita sampaikan efisiensi harus hati-hati,” jelasnya.
Sarkowi menuturkan bahwa setelah pembahasan, alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut dikembalikan agar pelaksanaannya tetap optimal, mengingat skala dan pentingnya kegiatan ini yang akan dihadiri tamu dari luar negeri.
Ia juga menekankan bahwa event ini dapat membangkitkan semangat berkesenian masyarakat Kaltim. “Harapan kami, kegiatan ini jadi pemicu bagi budayawan dan seniman kita untuk terus berkarya. Mereka punya karya, hanya selama ini kurang didukung dari sisi anggaran,” katanya.
Sarkowi mengingatkan bahwa Kaltim memiliki keunggulan hukum dalam kebudayaan dengan dimilikinya Perda Pemajuan Kebudayaan. “Alhamdulillah sekarang kita punya Perda Pemajuan Kebudayaan satu-satunya di Indonesia. Kebetulan saya ketua pansusnya,” ujarnya.
Ia juga menyebut bahwa DPRD telah mendorong percepatan implementasi perda tersebut. “Tadi malam saya sudah sampaikan ke Pak Wakil Gubernur soal implementasi perda ini. Pak Wagub langsung hubungi Biro Hukum agar segera diselesaikan,” pungkasnya.
