Kutai Kartanegara – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan penuh antusias menyambut kunjungan Tim Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Kalimantan Timur di Kantor Bupati pada Rabu (6/3/24). Kunjungan ini bertujuan untuk membahas isu-isu terkait dampak pembangunan dan tata kelola Ibu Kota Nusantara (IKN).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, memimpin sambutan hangat untuk rombongan BPKP yang dipimpin oleh Antar MT Sianturi. Pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan OPD terkait, menyoroti isu dampak pembangunan dan tata kelola IKN di wilayah Kukar.
“Kukar sangat penting untuk menjaga potensi pendapatannya, mengingat wilayahnya termasuk dalam IKN dan kehilangan pendapatan sebesar tiga sampai enam triliun rupiah,” ungkap Sunggono.
Dia menjelaskan bahwa pemerintah Kukar telah aktif mengikuti forum-forum terkait IKN baik di tingkat daerah maupun nasional. Namun, usulan-usulan terkait pembangunan dan tata kelola belum mendapatkan respon yang positif dari pemerintah pusat.
Meskipun demikian, Sunggono menegaskan komitmen Kukar untuk tetap mengalokasikan anggaran pembangunan di kecamatan yang terdampak oleh IKN, meskipun wilayah tersebut akan diserahkan sepenuhnya.
Sunggono berharap adanya komitmen yang jelas dari pemerintah pusat terkait kebijakan ke depan terkait IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Dia menambahkan bahwa pemerintah Kukar berharap agar pemerintah pusat dapat memikirkan dampak IKN secara menyeluruh, bukan hanya masalah batas wilayah.
Auditor Senior BPKP Antar MT Sianturi menjelaskan tujuan kunjungannya ke Kukar adalah untuk menggali isu-isu terkait gelar kewilayahan, aset, kependudukan, dan tata kelola terkait wilayah Kukar yang masuk dalam Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN).
“Dalam kunjungan ini, kami akan menggali isu-isu tersebut dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk dibahas lebih lanjut,” ujarnya.
Dengan semangat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pemeriksa, diharapkan upaya penanganan dampak pembangunan IKN dapat berjalan dengan lebih efektif demi kepentingan masyarakat Kukar secara keseluruhan.
