Beritahariankaltim.com, Kukar – Maraknya terjadi pembangunan yang belum terselesaikan alias mangkrak dari jadwal yang ditentukan. Membuat Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin pun geram dan memastikan tak ada lagi mangkraknya pembangunan tersebut.
Hal tersebut disampaikannya saat kunjungan di pelabuhan umum yang terletak di perkampungan Toko 5, Desa Muara Badak Ilir, Kecamatan Muara Badak, Rabu (3/11/2021).
Sebelum diketahui, rencana pembangunan Pelabuhan tersebut, sempat mendaptkan anggaran Bantuan Keuangan (Bankeu) dari APBD Provinsi sebesar Rp50 miliar. Namun hingga saat ini, kemajuan pembangunan terhenti, karena konflik internal warga, mengenai status ganti rugi lahan.
“Menurut laporan yang saya terima, pembangunan pelabuhan ini, sudah dianggarankan terakhir kali pada 2017. Tapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan. Kita sudah cek ke instansi terkait.
Dan memang ada banyak kendala. Tetapi hari ini, saya lihat sendiri. Ini harus segera dilanjutkan,” kata Rendi yang pernah dilakukan di Komisi III DPRD Kukar itu kepada Info Indonesia .
Padahal pembangunan pelabuhan telah sampai pada tahap, pemasangan tiang pancang. Rendi menyebut, akan segera berkordinasi kembali kepada DPRD Kukar dan Pemprov Kaltim.
Pelabuhan ujar wabup tersebut, telah direncanakan kembali pada tahun 2021, dan kebutuhan persediaan yang kurang lebih berkisar Rp18 miliiar.
Kegiatan pembangunan tersebut merupakan upaya dari Bupati Kukar, Edi Damansyah dan dirinya, yang kerap melakukan kunjungan pembangunan di sana. Seluruh kegiatan sebagain terbantuan berkat adanya bantuan Alokasi Khusus (DAK), APBD Kukar dan Bankeu Provinsi Kaltim.
“Kalau ada bantuan lain itu, di luar kendali kita. Selagi bisa kita kendalikan upayakan kita berjalan dengan tepat waktu,” tuturnya.
Selain meninjau pembangunan pelabuhan, Rendi juga meninjau rencana peningkatan dermaga di Kampung Toko Lima, Desa Muara Badak Ilir. Pembangunan itu disebut beradal dari dana APBD Perubahan 2021 Kukar yang telah mengalokasikan kurang lebih Rp1 miliar.
Saat kondisi di lapangan, dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan lapangan secara berkala di tahun berikutnya.
“Karena tidak mendukung untuk menutup selesainya kegiatan tersebut dengan anggaran Rp1 miliar ini saja,” jelasnya.
Putra asli pesisir itu menyebut, pentingnya pembangunan adalah bagian dari dukungan bagi peningkatan ekonomi warga di Kecamatan Muara Badak. Bahkan lanjutnya, dukungan tersebut juga sebagai bagian salah satu program penunjang pemetaan wilayah perindustrian, termasuk di Kecamatan Marangkayu.
“Muara badak ini sebagai penopang perindustrian ke depan. Sehingga terintegrasi dengan zona perekonomian di Muara Badak itu sendiri. Ini bisa menjadi pendapatan asli daerah untuk Kukar,” pungkasnya.(adv)
