SANGATTA – Program unggulan Pemkab Kutim yakni menyiapkan lahan lapangan kerja bagi 50 ribu tenaga kerja selama periode kepemimpinan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang (ASK) yang tidak sejalan dengan daya dukung terutama anggaran yang di berikan menimbulkan pertanyaan banyak pihak, tak terkecuali anggota DPRD Kutim Yuli Sa’pang.
Ditemui awak media beberapa hari yang lalu, politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) tersebut, mengatakan, apabila pemerintah daerah serius dengan program untuk menciptakan lahan pekerjaan bagi 50 ribu tenaga kerja, harusnya di barengi dengan dukungan anggaran yang cukup, terutama kepada Dinas yang memang membidangi tentang ketenagakerjaan.
“Kalau memang pemerintah serius, harusnya mereka (Pemkab Kutim) juga serius dalam memberikan anggaran, “ terangnya Jumat (15/7/2022).
Katanya, pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi salah kunci utama agar tenaga kerja daerah bisa bersaing dengan tenaga kerja dari luar daerah dalam dunia industri, untuk itu, dirinya meminta pemerintah lebih fokus memberikan dorongan kepada tenga kerja daerah dengan memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
“Semua dinas punya kepentingan yang sama yaitu mewujudkan semua program yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, namun mereka (pemerintah) juga harus bisa adil dalam memberikan anggaran termasuk ke Disnakertrans, “ terangnya.
Hal itu perlu ia sampaikan setelah mengetahui terkait alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada Balai Latihan Kerja (BLK) milik Disnakertans hanya sebesar Rp 250 juta, Menurutnya, angka tersebut sangat kecil tidak sepadan dengan beban kerja serta hasil yang di harapkan. Menurutnya, program penyerapan 50 ribu tenaga kerja bukan pekerjaan yang gampang, selain itu dalam mewujudkan program tersebut juga dibutuhkan daya dukung anggaran yang memadai.
