1.895 Usulan Mengalir, Kutim Prioritaskan Jalan, Air Bersih, dan SDM dalam Musrenbang 2027
Portalkaltim.com, Kutai Timur — Di tengah banyaknya kebutuhan dasar yang masih menjadi harapan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim kembali merumuskan arah pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2027.
Dari jalan yang belum layak, air bersih yang belum merata, hingga layanan pendidikan dan kesehatan yang masih perlu penguatan, semuanya terkumpul dalam satu forum yang digelar di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim, Selasa (7/4/2026).
Sebanyak 1.895 usulan pembangunan yang dihimpun dari desa hingga kecamatan menjadi bahan utama dalam forum tersebut. Usulan tersebut sekaligus menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kutai Timur tahun 2027.
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menegaskan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh lepas dari kebutuhan langsung masyarakat. Ia menekankan pentingnya fokus pada persoalan mendasar yang masih dirasakan warga di berbagai wilayah.
“Kita ingin pembangunan ini betul-betul menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Jalan harus terbuka, air bersih tersedia, layanan pendidikan dan kesehatan semakin baik. Itu yang jadi prioritas kita,” ujar Ardiansyah dalam sambutannya.
Menurutnya, keterbatasan kemampuan fiskal daerah membuat pemerintah harus selektif dalam menentukan program prioritas. Tidak semua usulan dapat langsung direalisasikan, sehingga penentuan skala prioritas menjadi kunci dalam perencanaan pembangunan.
“Kita tidak bisa kerjakan semua sekaligus. Maka yang kita dahulukan adalah yang paling dibutuhkan masyarakat. Infrastruktur dasar dan pelayanan publik harus jadi fokus utama,” tegasnya.
Senada dengan itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, memaparkan bahwa pemerintah daerah (pemda) telah mengerucutkan arah kebijakan pembangunan ke dalam enam isu strategis utama.
“Isu-isu ini menjadi dasar kita dalam menentukan prioritas, agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan daerah,” jelas Bayu di kesempatan yang sama.
Ia menyebutkan, isu pertama berkaitan dengan peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM). Penguatan kualitas manusia dinilai penting agar masyarakat Kutim mampu bersaing di tengah dinamika dunia kerja yang terus berkembang.
Selain itu, persoalan kemiskinan yang masih tergolong tinggi juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah berupaya agar program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi mampu memberikan dampak berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.
Isu berikutnya adalah optimalisasi sumber daya alam non-tambang. Ketergantungan terhadap sektor pertambangan dinilai perlu diimbangi dengan pengembangan sektor ekonomi lain agar struktur ekonomi daerah menjadi lebih kokoh dan beragam.
Di sisi tata kelola, pemerintah juga mendorong penguatan birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur dasar tetap menjadi persoalan yang paling dominan dalam usulan masyarakat. Akses jalan, distribusi air bersih, hingga konektivitas antarwilayah masih menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera ditangani.
Isu terakhir yang menjadi perhatian adalah pengelolaan lingkungan hidup. Pemda menilai pembangunan harus tetap memperhatikan keberlanjutan agar tidak menimbulkan dampak ekologis di masa mendatang.
Menurut Bayu, keenam isu tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus dirancang secara terpadu dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Perencanaan tidak bisa parsial. Semua harus saling mendukung agar hasilnya benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
