May Day Melawan Jilid 2 Siap Digelar, Massa Bergerak ke DPRD Kaltim

Portalkaltim.com, Samarinda – Gelombang aksi lanjutan bertajuk “214 Jilid 2 – May Day Melawan” dipastikan kembali digelar di Kalimantan Timur sebagai bentuk konsolidasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil dalam menyuarakan tuntutan terhadap berbagai persoalan sosial dan kebijakan daerah.

Aksi ini dijadwalkan berlangsung pada Senin, 4 Mei 2026 mulai pukul 14.00 WITA dengan titik kumpul di Islamic Center Samarinda sebelum massa bergerak menuju Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai titik utama penyampaian aspirasi.

May Day tahun ini tidak hanya dimaknai sebagai peringatan Hari Buruh Internasional, tetapi juga dijadikan momentum perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang dinilai terus terjadi tanpa penyelesaian yang jelas dari pemangku kebijakan.

Dalam seruan aksi yang beredar, massa menegaskan bahwa gerakan ini merupakan lanjutan perjuangan dan bukan sekadar aksi simbolik. Mereka menyatakan tidak akan tinggal diam melihat ketimpangan sosial, persoalan ketenagakerjaan, hingga isu pendidikan yang masih menjadi beban masyarakat.

Terdapat tiga tuntutan utama yang akan dibawa dalam aksi tersebut yakni mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Timur segera memutuskan hak angket, menuntut kesejahteraan buruh serta revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan menuntut keadilan pendidikan serta jaminan keselamatan pelajar di seluruh wilayah Kalimantan Timur.

Desakan terhadap hak angket menjadi salah satu fokus utama karena dianggap sebagai langkah penting dalam membuka transparansi dan akuntabilitas terhadap berbagai persoalan publik yang sedang menjadi sorotan masyarakat.

Sementara itu, isu kesejahteraan buruh kembali menjadi perhatian serius di tengah masih banyaknya keluhan terkait perlindungan tenaga kerja, upah yang belum layak, hingga regulasi ketenagakerjaan yang dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pekerja.

Di sektor pendidikan, massa juga menilai perlunya jaminan keselamatan bagi pelajar serta pemerataan akses pendidikan yang adil agar tidak ada ketimpangan antara wilayah perkotaan dan daerah pelosok di Kalimantan Timur.

Seruan aksi tersebut juga menegaskan bahwa massa akan tetap bertahan apabila tuntutan tidak dijawab, dan hanya akan pulang ketika aspirasi mendapat kepastian dari pihak yang berwenang.

Aksi ini diperkirakan akan kembali menjadi perhatian publik karena membawa isu yang luas dan menyentuh langsung kepentingan masyarakat, sekaligus menjadi ujian bagi respons DPRD Kaltim terhadap tekanan sosial yang terus menguat dari berbagai elemen gerakan sipil. (SH)