Kaltim Kaya SDA tetapi Pelosok Masih Tertinggal, DPD Desak Negara Hadir

Portalkaltim.com, Samarinda – Ketimpangan pembangunan di Kalimantan Timur menjadi sorotan ketika kawasan strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) berkembang, sementara sejumlah wilayah penyangga masih menghadapi persoalan dasar seperti air bersih, listrik, jalan, dan akses transportasi.

Wakil Ketua III Komite IV DPD RI sekaligus Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni mengatakan, kondisi tersebut terlihat di Desa Telemow, Sepaku, yang berada tidak jauh dari kawasan IKN. Infrastruktur di IKN dinilainya berkembang pesat, tetapi masyarakat sekitar masih menghadapi keterbatasan layanan dasar.

“Di Desa Telemow, Sepaku, itu saya miris dan sedih karena IKN terbangun dengan bagus, air jelas, listrik terang benderang, tetapi masyarakat sekitar lima sampai 10 menit dari IKN masih menghadapi masalah air bersih,” ujarnya di Kantor Disdikbud Kota Samarinda, Rabu (28/10/2026).

Aji juga mempertanyakan percepatan pemindahan IKN karena menurutnya proses tersebut semestinya mempertimbangkan kesiapan kawasan penopang. Ia mengatakan hasil kunjungan DPD RI menunjukkan pemindahan membutuhkan waktu lebih panjang dibanding target percepatan yang dijalankan pemerintah.

“Saya dari awal IKN tidak pernah mendukung dari sisi kecepatan pemerintah memaksakan untuk segera pindah karena dari hasil kunjungan kami di DPD RI, pemindahan itu membutuhkan waktu paling cepat 20 tahun, tetapi ini lima tahun dipaksakan,” katanya.

Menurut Aji, pembangunan kawasan strategis perlu disertai kajian terhadap kondisi sosial masyarakat di wilayah penyangga. Ia menilai aspek tersebut penting agar pembangunan tidak hanya menghasilkan kawasan baru, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

“Yang perlu dipertimbangkan adalah kajian sosiologi dan kajian kondisi di penopang IKN, itu tidak dilakukan oleh pemerintah,” tegasnya.

Persoalan lain yang disorot adalah keterlibatan sumber daya manusia lokal. Aji menilai kualitas SDM Kaltim yang masih tertinggal dari Pulau Jawa membuat masyarakat lokal belum banyak menempati posisi strategis dalam pengelolaan IKN dan otorita.

“Kualitas SDM kita masih di bawah rata-rata Pulau Jawa sehingga akhirnya orang-orang Kaltim yang ada di IKN dan otorita sebagian besar hanya berada pada posisi tertentu,” tuturnya.

Aji mengatakan keterbatasan pembangunan juga masih terlihat ketika dirinya turun ke sejumlah daerah. Ia menyebut perjalanan menuju beberapa wilayah membutuhkan waktu panjang, sementara akses alternatif melewati kawasan perkebunan dan perusahaan memiliki kondisi jalan yang berdebu dan berisiko.

“Begitu juga kalau saya menuju Sedulang, kita melewati lima pusat tambang dan lima pusat perkebunan,” katanya.

Ia mencontohkan Desa Saka Lagun yang menurutnya masih menghadapi kekurangan listrik dan belum memiliki layanan air bersih. Kondisi tersebut menjadi kontras dengan kekayaan sumber daya alam Kaltim yang selama ini menjadi bagian penting bagi perekonomian nasional.

“Daerah kaya seperti Kaltim itu kulitnya saja, pembangunan di pelosoknya tidak ada,” ujarnya.

Aji mengaku tetap mendatangi wilayah pelosok untuk melihat langsung persoalan masyarakat. Menurutnya, kehadiran wakil rakyat di lapangan diperlukan agar persoalan yang tidak terlihat dari pusat pemerintahan dapat dibawa ke ruang kebijakan.

“Saya itu biar capek tetap ke lapangan karena tidak ada orang yang mau ke lapangan seperti itu,” katanya.

Ia menilai besarnya kontribusi Kaltim kepada Indonesia harus diikuti perhatian yang lebih besar terhadap pembangunan daerah. Karena itu, masyarakat dan pemerintah daerah diminta bersama-sama menyuarakan kebutuhan pembangunan agar ketimpangan tidak semakin melebar.

“Kaltim itu kaya, tetapi dana yang masuk dari Kaltim untuk Indonesia sangat besar, sementara yang kembali ke Kaltim hanya sekitar satu sampai dua persen,” pungkasnya. (SH)