Serapan Anggaran Jadi Syarat DPD Perjuangkan Tambahan TKD untuk Daerah

Portalkaltim.com, Samarinda – Perjuangan menambah transfer ke daerah (TKD) dinilai tidak cukup hanya dengan meminta tambahan anggaran kepada pemerintah pusat. Daerah juga harus membuktikan bahwa dana yang telah diterima mampu diserap secara maksimal dan dipertanggungjawabkan melalui laporan yang benar.

Wakil Ketua III Komite IV DPD RI sekaligus Anggota DPD RI Provinsi Kalimantan Timur Aji Mirni Mawarni mengatakan, kepala daerah telah menyuarakan kebutuhan peningkatan TKD kepada pemerintah pusat. Namun, tuntutan tersebut harus disertai kinerja anggaran yang dapat menjadi dasar untuk memperjuangkan tambahan alokasi.

“Setahu saya kepala daerah kita sudah bersatu padu meminta kepada Kementerian agar TKD ini ditingkatkan,” ujarnya di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda pada Rabu (28/10/2026).

Menurut Aji, tingginya serapan menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum daerah kembali meminta tambahan TKD. Dana yang telah dikucurkan pemerintah harus terlebih dahulu menunjukkan manfaat melalui pemanfaatan yang maksimal.

“Tapi seperti saya bilang tadi, laporannya harus benar dan serapannya harus tinggi, artinya dana yang sudah diluncurkan pemerintah sebelumnya sudah dimanfaatkan maksimal sehingga kita bisa berjuang untuk menambah TKD,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar tambahan anggaran tidak berhenti pada persoalan administratif. Laporan keuangan dan program kerja harus mampu menunjukkan bahwa penggunaan anggaran benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat, sehingga tambahan TKD memiliki dasar yang kuat.

“Kedua, laporan keuangan juga dan program kerja apa yang dilakukan, jangan sampai nanti sudah ditambah ternyata kerjaannya bukan buat rakyat,” tegasnya.

Aji menilai tuntutan terhadap kinerja pemerintah dan wakil rakyat kini semakin kuat seiring perkembangan era digital. Masyarakat, terutama generasi muda, semakin mudah memantau aktivitas pejabat sekaligus menyampaikan kritik ketika fungsi pemerintahan maupun legislatif dinilai tidak berjalan.

“Jangan lagi anggota dewan tidak turun di lapangan karena sekarang mudah sekali diviralkan,” tuturnya.

Menurutnya, keterbukaan di ruang digital justru dapat menjadi tekanan positif agar pejabat publik menjalankan fungsi secara lebih bertanggung jawab. Pengawasan masyarakat dinilai dapat mendorong wakil rakyat maupun pemerintah memperbaiki kinerja dan lebih dekat dengan persoalan yang dihadapi warga.

“Sisi positifnya adalah menuntut kita menjalankan fungsi sebagaimana mestinya karena kalau tidak menjalankan fungsi, siap-siap diviralkan. Hal seperti ini bisa meningkatkan kinerja para wakil rakyat dan pemerintah juga,” pungkasnya. (SH)