Koperasi Merah Putih Dibangun, DPRD Soroti Operasional dan Manfaat Nyata bagi Warga

Portalkaltim.com, Samarinda — Pembangunan Koperasi Merah Putih di 59 kelurahan Kota Samarinda belum dapat dijadikan ukuran bahwa program telah berhasil, sebab keberadaan bangunan belum otomatis menunjukkan koperasi telah menjalankan fungsi ekonomi yang dibutuhkan masyarakat.

Anggota Komisi II DPRD Kota Samarinda Viktor Yuan menilai pemerintah masih perlu membuktikan bahwa koperasi tersebut benar-benar beroperasi dan mampu memberikan manfaat langsung bagi warga di masing-masing wilayah.

Hingga 24 Oktober 2026, Viktor mengaku belum melihat koperasi yang operasionalnya berjalan optimal. Kondisi itu menjadi catatan karena sejak awal koperasi diharapkan dapat membantu pemenuhan kebutuhan dasar sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat.

“Saya belum melihat koperasi mana yang beroperasi sudah dengan baik dan belum berjalan,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPRD Kota Samarinda, Jumat (23/10/2026).

Menurut Viktor, ukuran keberhasilan program semestinya bergeser dari sekadar menyelesaikan pembangunan fisik menuju kemampuan koperasi menjalankan usaha yang relevan dengan kebutuhan warga.

Koperasi dapat diarahkan menyediakan berbagai kebutuhan dasar seperti sembako, gas elpiji, obat-obatan, dan barang kebutuhan lainnya, tetapi pengelolaannya harus terlebih dahulu memahami kondisi ekonomi serta kebutuhan masyarakat di lingkungan masing-masing.

Tanpa orientasi tersebut, keberadaan bangunan berisiko tidak menghasilkan aktivitas ekonomi yang diharapkan. Koperasi justru harus mampu menjadi sarana yang membantu warga menghadapi kesulitan ekonomi, bukan sekadar fasilitas yang selesai dibangun.

Viktor mengingatkan pengalaman Koperasi Unit Desa (KUD) pada masa lalu yang menurutnya belum berjalan optimal. Pengalaman tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi agar Koperasi Merah Putih tidak mengulangi persoalan serupa.

“Seandainya koperasi ini bisa menjadi solusi terhadap kesulitan ekonomi masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Samarinda, itu bagus,” katanya.

Selain memastikan koperasi mulai beroperasi, pemerintah juga diminta menyelesaikan persoalan pembayaran pekerjaan pembangunan. Viktor menyebut masih terdapat kontraktor maupun subkontraktor yang belum menerima pembayaran, sehingga persoalan tersebut perlu segera dituntaskan agar tidak berlarut.

Bagi Viktor, dampak ekonomi belum dapat disebut tercapai apabila koperasi belum berjalan dan masyarakat belum merasakan manfaatnya. Evaluasi karena itu perlu menyentuh kesiapan pengelola, ketersediaan barang, model usaha, serta keberlanjutan operasional setelah pembangunan selesai.

“Intinya saya menekankan supaya Koperasi Merah Putih itu bisa berjalan dan berdampak kepada masyarakat untuk pemulihan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.

Catatan tersebut menempatkan pemerintah pada tahap yang lebih menentukan setelah pembangunan fisik rampung. Tantangannya bukan lagi sekadar memastikan 59 koperasi memiliki tempat usaha, melainkan memastikan seluruh fasilitas tersebut benar-benar hidup sebagai pusat kegiatan ekonomi warga.

Jika operasional tidak segera dibuktikan, pembangunan gedung hanya akan menjadi capaian administratif. Sebaliknya, ketika koperasi mampu menyediakan kebutuhan dasar, membuka aktivitas usaha, dan memberi manfaat ekonomi, barulah program tersebut memiliki ukuran keberhasilan yang dapat dirasakan langsung masyarakat. (SH)