Karhutla Kaltim Disorot, TRC PPA Desak Pemerintah Tetapkan Status Bencana Nasional Segera

Portalkaltim.com, Samarinda – Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi sorotan setelah Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kaltim membawa isu keselamatan anak dalam aksi di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026).

Ketua TRC PPA Kaltim Rina Zainun mengatakan, aksi tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dan menemukan langsung anak-anak yang terdampak gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan paparan asap karhutla.

Rina menyebut pihaknya pernah mengunjungi dua anak di kawasan Pelita 8 yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut, dengan satu di antaranya menjalani perawatan di rumah sakit.

Ia juga menyoroti kasus seorang bayi yang meninggal dan disebut keluarga diduga berkaitan dengan paparan asap, sementara pemerintah dinilai belum memberikan perhatian yang memadai terhadap kondisi korban dan masyarakat terdampak.

“Kami gerah selama ini. Kami membersamai tim relawan Damkar, Babinsa, Bhabin Kamtibmas, BPBD sampai di tengah malam. Mereka yang menghirup asap, tetapi dikatakan aman-aman saja,” ujar Rina saat aksi, Senin (19/10/2026).

Menurut Rina, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat dari sisi prosedur penanganan karhutla, melainkan harus ditempatkan sebagai persoalan keselamatan masyarakat, terutama anak-anak yang rentan terhadap dampak asap.

TRC PPA juga meminta pemerintah tidak menunggu jumlah korban bertambah untuk mengambil langkah lebih besar, termasuk mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional.

Desakan itu tidak hanya ditujukan untuk Samarinda karena Rina menyebut kebakaran masih terjadi di sejumlah wilayah lain, termasuk Kutai Barat dan Kutai Kartanegara, sehingga penanganannya dinilai membutuhkan langkah lintas wilayah.

Selain status bencana, TRC PPA meminta pemerintah memperkuat perlengkapan pemadam kebakaran, termasuk alat pelindung diri dan peralatan pendukung agar petugas yang berada di garis depan memiliki perlindungan memadai.

Rina mengatakan laporan yang diterima pihaknya cukup banyak, meski belum seluruhnya dihimpun, sementara tiga kasus telah mereka datangi secara langsung untuk melihat kondisi masyarakat yang terdampak.

“Kita bukan bicara tentang prosedural lagi, tapi bagaimana keselamatan masyarakat di Kaltim, terutama masyarakat yang wilayahnya terdampak karhutla,” tegas Rina. (SH)