Sistem iBox Pajak Restoran Didorong Maksimal, DPRD Balikpapan Bidik Transparansi Transaksi

Portalkaltim.com, Balikpapan – Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan dari sektor kuliner kini mulai diarahkan pada penguatan sistem. Komisi II DPRD Kota Balikpapan mendorong penggunaan teknologi pencatatan transaksi yang lebih transparan, salah satunya melalui sistem iBox pada restoran.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, menilai bahwa potensi kebocoran pajak selama ini tidak hanya disebabkan oleh ketidakpatuhan wajib pajak, tetapi juga lemahnya sistem pencatatan transaksi yang digunakan di lapangan.

“Nah, kita menekankan untuk penambahan mekanisme pencatatan. Sekarang kan beberapa resto tidak lagi menggunakan tapping box, tapi sudah menggunakan iBox,” ucap Japar saat diwawancarai di Ruang Komisi ll DPRD Balikpapan pada Senin (27/04/2026).

Tapping Box sendiri adalah alat perekam transaksi yang dipasang oleh pemerintah daerah (pemda) pada sistem kasir (POS) restoran, hotel, atau parkir untuk memantau omzet secara real-time guna transparansi pajak. Dulunya merupakan Tapping Box

Menurut Japar, sistem iBox dinilai lebih efektif karena mampu merekam transaksi secara langsung dan lebih akurat. Dengan sistem tersebut, setiap aktivitas pembayaran yang dilakukan pelanggan dapat tercatat secara digital dan menjadi dasar perhitungan pajak yang lebih valid.

“Dengan metode iBox itu, data transaksi di setiap resto bisa terekam. Jadi yang sebelumnya tidak tercatat, sekarang bisa terpantau,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa selama ini masih ada potensi pajak yang tidak masuk ke kas daerah karena transaksi tidak seluruhnya tercatat. Kondisi tersebut membuat nilai pajak yang disetorkan tidak sesuai dengan aktivitas usaha yang sebenarnya.

“Yang tadinya tidak tercatat, tidak terpantau, akhirnya tidak menyetorkan PAD-nya secara maksimal,” jelasnya.

Komisi II pun mendorong agar penggunaan sistem ini diperluas dan diawasi secara konsisten oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Sebab tanpa pengawasan yang berkelanjutan, sistem yang baik pun tidak akan berjalan optimal.

Menurut Pria kelahiran 1966 itu, penerapan teknologi dalam sistem pajak bukan sekadar modernisasi, tetapi langkah konkret untuk menutup celah kebocoran yang selama ini sulit terdeteksi secara manual.

Di tengah tuntutan peningkatan PAD, transparansi menjadi kunci utama. Sebab setiap transaksi yang tercatat dengan baik bukan hanya soal administrasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang seharusnya menjadi hak daerah benar-benar sampai ke kas pemerintah. (TS/ADV)