Masalah Nelayan Belum Usai, DPRD Kaltim Soroti Dugaan Korupsi di PT PTB

Portalkaltim.com, Samarinda – Keluhan masyarakat pesisir dan nelayan kembali mencuat ke hadapan DPRD Kalimantan Timur, seiring munculnya laporan dugaan korupsi yang menyeret nama PT Pelabuhan Tiga Bersaudara (PT PTB). Persoalan ini dinilai semakin memperumit penyelesaian konflik yang selama ini belum juga menemukan titik terang.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, mengungkapkan bahwa pihaknya sejak awal telah berusaha merespons keresahan warga melalui dialog formal.

“Kemudian muncul keluhan dari para nelayan dan masyarakat pesisir. Mereka datang dan mengadukan permasalahan kepada kami. Padahal sebelumnya kami sudah berusaha mengakomodir dan mengajak mereka untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar persoalan itu bisa diselesaikan,” kata Husni.

Namun, belum selesai mencari solusi, DPRD justru dihadapkan pada laporan dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan fasilitas pelabuhan.

“Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata muncul laporan-laporan yang mengarah pada dugaan tindak pidana korupsi di lokasi tersebut. Maka pimpinan DPRD telah bersepakat memanggil PT PTB bersama masyarakat untuk membahas materi terkait ‘Kotak Amal’,” lanjutnya.

Dugaan korupsi tersebut menjadi perhatian serius, sebab jika terbukti, kerugian yang ditimbulkan bukan hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga merugikan keuangan daerah.

“Kalau memang jumlah kerugiannya signifikan, tentu ini merugikan keuangan daerah, bukan hanya keuangan negara tapi juga keuangan provinsi,” tegas Husni.

Dalam kajian ilmiah, korupsi merupakan tindakan yang mendistorsi alokasi sumber daya publik. Menurut World Bank, dampak negatif korupsi mencakup penurunan kualitas layanan publik, perlambatan pembangunan ekonomi, dan memperlebar kesenjangan sosial.

RDP sebagai mekanisme pengawasan legislatif memainkan peran penting untuk mendorong transparansi dalam pengelolaan aset publik. Pelibatan masyarakat pesisir dalam proses ini menunjukkan bahwa suara rakyat menjadi bagian penting dari sistem pengambilan keputusan yang sehat.

Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, DPRD dan pemerintah daerah didorong memperkuat audit independen serta mengintegrasikan sistem pelaporan elektronik (e-governance) demi meningkatkan pengawasan dan efisiensi.

Penyelidikan atas dugaan korupsi ini diharapkan berjalan secara transparan dan objektif. DPRD berkomitmen menjaga agar proses hukum tidak mengganggu upaya pembangunan di wilayah pesisir yang masih memerlukan perhatian dan solusi jangka panjang.