DPRD Kaltim Desak Perawatan Mahulu Jadi Prioritas, Jangan Tunggu Korban Terus Berjatuhan

Portalkaltim.com, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan perawatan Jembatan Mahakam Ulu (Mahulu) tidak boleh ditunda meski pemerintah tengah menghadapi keterbatasan anggaran.

Kondisi jembatan yang kembali rusak hanya beberapa pekan setelah diperbaiki, ditambah minimnya penerangan dan kamera pengawas, dinilai sudah mengancam keselamatan masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan Jembatan Mahulu merupakan infrastruktur strategis yang menjadi jalur utama distribusi barang menuju pelabuhan peti kemas di Samarinda. Karena itu, pemerintah wajib memberikan perhatian lebih terhadap pemeliharaan jembatan tersebut.

“Terkait Jembatan Mahakam Ulu, itu merupakan jalur vital angkutan barang yang menghubungkan Samarinda dengan pelabuhan peti kemas,” ujarnya saat diwawancarai awak media di Samarinda, beberapa hari lalu.

Menurut Samsun, beban kendaraan berat yang setiap hari melintasi Mahulu membuat jembatan tersebut membutuhkan perawatan lebih intensif dibanding ruas jalan atau jembatan lainnya. Jika pemeliharaan diabaikan, kerusakan akan semakin cepat membesar dan biaya perbaikannya justru menjadi lebih tinggi.

“Karena dilalui alat berat, muatan berat, dan beban berat, tentu harus ada perbaikan dan perawatan yang lebih ekstra dibandingkan jalan lain yang tidak dilalui kendaraan berat,” katanya.

Ia menegaskan DPRD siap memberikan dukungan apabila pemerintah membutuhkan tambahan anggaran untuk memastikan kondisi Mahulu tetap aman digunakan masyarakat. Menurutnya, keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas di atas pertimbangan lainnya.

Selain kerusakan fisik, Samsun juga menyoroti minimnya fasilitas pendukung seperti kamera pengawas (CCTV). Ia menilai pemasangan CCTV layak segera direalisasikan mengingat jembatan tersebut beberapa kali menjadi lokasi kecelakaan, tindak kriminal, hingga percobaan bunuh diri.

“Kalau memang perlu dipasang CCTV, saya sepakat. Dengan anggaran yang sekarang, perawatan infrastruktur seperti ini tetap harus menjadi prioritas,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.

Samsun mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan keterbatasan fiskal sebagai alasan menunda pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Menurutnya, pembangunan proyek baru masih bisa ditunda, tetapi perawatan fasilitas vital tidak boleh diabaikan.

“Apalagi kalau perawatan. Kalau perawatan terlambat, kerusakannya akan semakin parah dan biayanya makin besar. Yang mungkin tertunda adalah pembangunan akses-akses baru. Tapi kalau untuk perawatan, itu wajib,” pungkasnya. (SH)