Karhutla sampai Pemadaman Listrik Bergilir di Kaltim Buat Gerah, Gerakan Rakyat Menggugat Unjuk Rasa

Portalkaltim.com, Samarinda – Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) yang terdiri dari berbagai masyarakat umum dan mahasiswa dari berbagai universitas se-Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kaltim pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 15.00 WITA, dengan tajuk “Dua Tahun Prabowo-Gibran Kaltim Jadi Anak Tiri, Kaltim Jadi Abu Di Tanahnya Sendiri.’

Adapun ribuan massa mengepung Kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan membawa tujuh tuntutan, yakni menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional, tindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, tindak tegas perusahaan yang tidak melakukan reklamasi pascatambang, tuntaskan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Kaltim, hentikan pemadaman listrik bergilir di Kaltim, evaluasi total Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, serta evaluasi total program Gratispol.

Mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Mulawarman (Unmul), yang juga diduga menjadi korban konfrontasi oleh ajudan Rudy Mas’ud pada Senin (19/10/2026) lalu angkat bicara dalam aksi tersebut.

Dirinya menyebut bahwa tujuan utama mereka selain tujuh tuntutan, mereka ingin bertemu langsung Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud-Seno Aji untuk mengungkap langsung masalah serta isu yang terjadi di Benua Etam.

“Tujuan utama kami adalah hadirnya gubernur dihadapan kami untuk mempertanggungjawabkan segala kebijakannya,” tegas Mahasiswi Fisip tersebut.

Dirinya yang mewakili sosok perempuan dalam kegiatan itu mengatakan selama ini Rudy-Seno tak pernah mau menemui mereka dalam forum diskusi lainnya. Walau sudah berusaha menemui, yang mereka dapat hanya penolakan.

Tertanggal hari ini, ia mengaku lelah atas segala kebijakan yang diambil pemprov di bawah kepemimpinan Rudy-Seno. Belum lagi dirinya menjadi korban sikap arogansi ajudan Rudy yang hampir membuat gawainya hampir membentur tanah, hingga menjadi sorotan tajam nasional.

“21 Oktober 2026, kami sudah capek dengan tata kelola kebijakan Provinsi kalimantan timur, kami resah, Rudy Mas’ud dan Seno Aji tidak mau datang ke forum forum mahasiswa. HP saya yang saya pakai merekam itu hampir dibanting sama ajudannya. Semua biaya yang dipakai oleh ajudan itu adalah uang rakyat,” keluhnya.

Humas Aliansi GERAM Candra menyampaikan bahwa Kaltim dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, mulai batu bara, gas alam hingga minyak bumi. Namun, kekayaan tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat.

Kritik itu disuarakan Aliansi GERAM dalam aksi yang digelar sebagai bentuk protes terhadap kepemimpinan dua pemimpin daerah. Ia menilai pengerukan sumber daya alam yang berlangsung selama ini masih menyisakan persoalan mendasar bagi masyarakat Kaltim.

Menurutnya, persoalan tersebut terlihat dari kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang bahkan disebut terjadi hingga pelosok daerah. Kondisi itu dinilai ironis ketika Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil sumber energi dalam jumlah besar.

“Mulai BBM itu langka sampai dengan pelosok-pelosok daerah-daerah terpencil,” kata Candra.

Tidak hanya BBM, persoalan lain yang menjadi sorotan ialah pemadaman listrik bergilir. Menurut Candra, kondisi tersebut menjadi persoalan yang terus muncul dan semakin memperlihatkan adanya kesenjangan antara kekayaan energi Kaltim dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Atas kondisi itu, Aliansi GERAM membawa tujuh tuntutan dalam aksi mereka. Tuntutan pertama ialah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional serta menindak tegas perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan.

Aliansi juga mendesak penindakan terhadap perusahaan yang dinilai tidak melakukan reklamasi setelah kegiatan pertambangan. Selain itu, mereka meminta pemerintah menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM serta menghentikan pemadaman listrik bergilir di Kaltim.

Dua tuntutan lainnya menyasar kebijakan pemerintah. Massa meminta evaluasi terhadap program prioritas Presiden, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta meminta Gubernur Kaltim mengevaluasi program gratis tol yang berlaku di daerah tersebut.

Candra mengatakan massa berharap dapat menemui pimpinan sebagai perpanjangan tangan rakyat untuk menyampaikan tuntutan secara langsung. Namun, hingga aksi berlangsung, massa mengaku belum mendapat kepastian dapat bertemu Rudy Mas’ud.

Situasi itu membuat massa menyiapkan langkah lanjutan apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons. Candra menyebut pihaknya telah berkonsolidasi untuk menutup akses jalan di sekitar lokasi sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah.

“Kalau hari ini Bapak Gubernur Rudi Mas’ud tidak menemui kita, kita akan membuat grand design dan menutup jalan dua jalur ini,” katanya.

Ia menegaskan, aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar masih menunggu perkembangan di lapangan. Namun, apabila tuntutan tidak diindahkan, pihaknya memastikan tekanan massa akan meningkat.

“Kepastiannya apabila tuntutan kita hari ini tidak diindahkan, maka amarah yang terjadi semakin besar,” tuturnya.

Aliansi GERAM memperkirakan aksi tersebut melibatkan sekitar 30 hingga lebih dari 40 lembaga. Sementara jumlah massa yang hadir diperkirakan mencapai 300 hingga 500 orang. (SH)