Car Free Day Meluas, DPRD Balikpapan Soroti Penataan UMKM dan Retribusi Parkir

Portalkaltim.com, Balikpapan – Rencana pelaksanaan Car Free Day (CFD) di setiap kecamatan di Balikpapan dinilai dapat menjadi ruang olahraga sekaligus menggerakkan aktivitas UMKM, namun perlu diikuti pemetaan lokasi dan pengaturan parkir agar tidak menimbulkan persoalan baru.

Wakil Ketua III DPRD Balikpapan Budiono mengatakan pelaksanaan CFD di Taman Tiga Generasi Balikpapan Selatan menjadi langkah positif karena kawasan tersebut dinilai memiliki lokasi yang mendukung kegiatan masyarakat.

Menurutnya, pemindahan kegiatan dari Lapangan Merdeka berkaitan dengan status kepemilikan lahan yang bukan milik Pemerintah Kota Balikpapan, sehingga penggunaan ruang publik lain menjadi alternatif untuk menjaga keberlanjutan CFD.

“Kalau di setiap Minggu pagi nanti mungkin ada Car Free Day di Kecamatan Balikpapan Selatan, khususnya yang di Taman Tiga Generasi, itu bagus, saya mendukung,” ujar Budiono di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (31/8/2026).

Ia menilai kegiatan tersebut tidak hanya memberi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga, tetapi juga membuka peluang pergerakan ekonomi melalui keterlibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi kegiatan.

Namun, rencana memperluas CFD ke setiap kecamatan menurutnya tidak cukup hanya dengan menentukan lokasi, sebab aktivitas tersebut berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas apabila tidak disiapkan dengan pemetaan yang matang.

“Saya pikir juga bagus karena nanti bisa menampung beberapa UMKM, tapi dilihat juga kondisinya di tiap-tiap kecamatan memungkinkan pemetaannya di daerah mana untuk dilaksanakan Car Free Day,” katanya.

Budiono menyebut pemerintah bersama dinas terkait perlu memetakan lokasi CFD sekaligus kantong parkir, termasuk potensi penerimaan dari aktivitas jasa yang muncul selama kegiatan berlangsung.

“Di situ kan nanti ada pajak jasa tertentu yang kita bisa pungut,” ucapnya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan yang selama ini muncul di sejumlah kawasan ramai UMKM, termasuk sekitar Stadion Batakan, ketika aktivitas perdagangan dan parkir telah berkembang tetapi kontribusi retribusinya belum sepenuhnya jelas.

Karena itu, perlu ada penataan sejak awal agar perluasan CFD tidak hanya menghasilkan keramaian, tetapi juga memberikan kepastian bagi UMKM, mengatur arus kendaraan, serta membuka peluang penerimaan daerah secara tertib.

Budiono mendorong pemetaan bersama antardinas agar lokasi, UMKM, parkir, dan mekanisme pungutan dapat ditentukan secara jelas sebelum CFD diterapkan secara luas di seluruh kecamatan. (SH/ADV)