TAPD Selalu Absen, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutim Minta Pemerintah Segera Beri Kepastian

Portalkaltim.com, Kutai Timur – Ketidakhadiran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Jumat (3/7/2026) kembali menuai sorotan. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kutim, Pandi Widiarto, menilai absennya TAPD membuat berbagai persoalan yang ditunggu masyarakat belum memperoleh kepastian dari pemerintah daerah (Pemda).

Menurut Pandi, agenda Banggar sejatinya bukan untuk memperdebatkan kebijakan pemerintah, melainkan meminta penjelasan secara terbuka terkait berbagai persoalan anggaran yang hingga kini belum mendapat kejelasan.

“Yang paling prinsip kami sampaikan dalam rapat hari ini adalah bagaimana kejelasan pembayaran utang pemerintah. Ini yang menjadi keluh kesah masyarakat dan menjadi tekanan kepada kami sebagai anggota DPRD,” ujar Pandi usai rapat Banggar.

Ia mengatakan bahwa masyarakat terus mempertanyakan perkembangan penyelesaian kewajiban pemerintah daerah. Kondisi tersebut membuat DPRD berada di posisi yang sulit karena belum memiliki informasi resmi yang dapat disampaikan kepada publik.

“Ini bukan soal kami sebagai DPRD, tetapi soal hak masyarakat yang sampai hari ini masih mengendap di pemerintah. Itu yang seharusnya segera diselesaikan,” tuturnya.

Dirinya mengungkapkan suasana rapat berlangsung cukup emosional karena anggota Banggar kembali tidak memperoleh jawaban yang dibutuhkan. Menurutnya, kehadiran pejabat yang memiliki kewenangan sangat diperlukan agar pembahasan berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang jelas.

“Banyak teman-teman DPRD yang menyampaikan kekecewaannya karena sampai hari ini belum ada jawaban yang bisa memberikan kejelasan. Padahal itulah yang kami tunggu dalam rapat Banggar,” tegasnya.

Ia berharap ketidakhadiran TAPD pada rapat tersebut menjadi perhatian pemda. Menurutnya, komunikasi antara eksekutif dan legislatif perlu diperkuat agar berbagai persoalan anggaran tidak berlarut-larut.

“Pemerintah perlu merespons persoalan ini. Kami bukan sedang mendiskusikan apakah kebijakannya benar atau salah, tetapi kami membutuhkan kejelasan agar dapat menjawab pertanyaan masyarakat,” ucapnya.

Di tengah kondisi ekonomi yang dinilai masih sulit, Ketua Fraksi Demokrat itu menegaskan masyarakat membutuhkan kepastian dari pemerintah. Karena itu, ia meminta pemda segera memberikan penjelasan sekaligus mengambil langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Ekonomi sedang sulit, masyarakat membutuhkan kepastian. Harapan kami pemerintah segera merespons karena yang kami perjuangkan adalah hak-hak masyarakat,” pungkasnya. (TS)