Faizal Rachman Desak Evaluasi TAPD, Soroti Lambannya Realisasi APBD Kutim

Portalkaltim.com, Kutai Timur – Kritik terhadap kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) kembali menguat. Kali ini, sorotan datang dari Ketua Fraksi GAP (Gelora Amanat Perjuangan) DPRD Kutim, Faizal Rachman, yang menilai buruknya komunikasi antara pemerintah daerah dan DPRD telah berdampak pada lambannya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Pernyataan itu disampaikannya setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim yang kembali berlangsung tanpa kehadiran lengkap TAPD. Menurutnya, persoalan tersebut bukan lagi sekadar absennya pejabat dalam rapat, tetapi mencerminkan belum optimalnya koordinasi pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Faizal mengungkapkan bahwa kritik terhadap pola kerja pemerintah sebenarnya telah lebih dulu disampaikan Fraksi GAP secara resmi melalui pandangan umum fraksi saat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025. Dalam dokumen tersebut, fraksinya menyoroti lambatnya respons pemerintah dalam merealisasikan berbagai program pembangunan.

“Yang kami kritik pertama adalah lambatnya respons pemerintah dalam menjalankan program. Tahun 2025 kita melihat ekonomi daerah turun drastis. Salah satu penyebab yang kami analisis karena program-program pemerintah baru berjalan di akhir tahun. Yang kami sesalkan, kondisi itu ternyata kembali terulang pada 2026,” ujar Faizal seusai rapat di Kantor DPRD Kutim, Jumat (3/7/2026)

Ia menilai, keterlambatan pelaksanaan program berdampak langsung terhadap perputaran ekonomi daerah. Padahal, APBD memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Menurut Faizal, jika belanja pemerintah terlambat direalisasikan, maka uang yang seharusnya beredar di tengah masyarakat ikut tertahan. Kondisi tersebut dinilai semakin berat karena sektor-sektor penopang ekonomi seperti pertambangan batu bara dan perkebunan juga sedang mengalami tekanan.

“APBD itu salah satu penyangga ekonomi daerah. Kalau belanja pemerintah tidak segera berjalan, maka perputaran uang menjadi lambat. Padahal sekarang dunia usaha juga sedang menghadapi tekanan, sehingga APBD harus mampu menjadi stabilisator ekonomi,” tuturnya.

Selain lambannya realisasi program, Fraksi GAP juga menyoroti minimnya komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Menurut Faizal, persoalan itu telah terjadi sejak tahun lalu dan kembali berulang dalam proses pembahasan pergeseran anggaran tahun ini.

Ia menjelaskan, DPRD sebenarnya telah meminta pembahasan pergeseran APBD dilakukan sejak Maret hingga April agar pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga dapat segera diselesaikan. Namun hingga memasuki Juli, kepastian mengenai proses tersebut belum juga diperoleh.

“Yang kami pertanyakan bukan hanya soal pergeseran anggaran, tetapi bagaimana pengelolaan APBD ini bisa segera menggerakkan ekonomi daerah. Sampai sekarang pihak ketiga yang telah menyelesaikan pekerjaan tahun 2025 masih menunggu kepastian pembayaran,” ucapnya.

dirinua mengingatkan, keterlambatan pembayaran kepada pihak ketiga bukan hanya berdampak terhadap perusahaan pelaksana proyek, tetapi juga terhadap tenaga kerja serta tingkat kepercayaan dunia usaha kepada Pemerintah Kabupaten Kutim.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu segera membenahi koordinasi internal agar pembahasan anggaran tidak terus mengalami hambatan. Menurutnya, DPRD siap memberikan dukungan apabila memang dibutuhkan langkah-langkah evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.

“Kalau memang ada persoalan di internal pemerintah yang menghambat jalannya pengelolaan anggaran, tentu harus segera diselesaikan. Yang terpenting adalah bagaimana APBD bisa berjalan tepat waktu dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa di DPRD mulai muncul wacana penggunaan hak interpelasi apabila persoalan komunikasi dan keterbukaan pemerintah terhadap legislatif terus berlanjut. Namun, keputusan tersebut masih menunggu pembahasan lebih lanjut di internal DPRD. (TS)