Ketua DPRD Kutim Dorong Transparansi Kondisi Fiskal Daerah

Portalkaltim.com, Kutai Timur – Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Jimmi, mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyampaikan secara terbuka kondisi keuangan daerah di tengah proses penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026.

Menurut Jimmi, keterbukaan informasi menjadi kunci agar pemerintah dan DPRD dapat bersama-sama mencari solusi terhadap tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

Pernyataan itu disampaikan usai rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kutim, Jumat (3/7/2026) di DPRD, yang kembali membahas perkembangan kondisi APBD. Ia menegaskan, DPRD tidak bermaksud mengintervensi kewenangan pemerintah dalam mengelola anggaran, melainkan ingin memperoleh gambaran utuh mengenai posisi keuangan daerah.

“Kami ingin mengetahui bagaimana kondisi keuangan kita sebenarnya. Bagaimana uang masuk, bagaimana uang keluar, sehingga kita bisa membicarakan persoalan ini bersama-sama,” ujar Jimmi seusai rapat.

Menurutnya, komunikasi yang terbuka antara eksekutif dan legislatif sangat diperlukan, terlebih pemerintah daerah tengah melakukan penyesuaian anggaran sebagai respons terhadap kondisi fiskal yang dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, salah satu tujuan pergeseran anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran dari sejumlah kegiatan yang dikurangi atau tidak dilaksanakan tanpa mengubah struktur APBD secara keseluruhan. Langkah tersebut juga dilakukan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga.

“Pergeseran ini bukan mengubah struktur APBD. Anggaran dialokasikan kembali dari kegiatan yang dikurangi. Salah satu tujuannya untuk menyelesaikan kewajiban kepada pihak ketiga,” jelasnya.

Dirinya menilai pembahasan mengenai kondisi fiskal daerah tidak cukup dilakukan berdasarkan informasi yang beredar. Menurutnya, penjelasan langsung dari TAPD diperlukan agar DPRD memperoleh data yang akurat sebelum mengambil sikap dalam pembahasan anggaran.

“Kita tidak ingin hanya mendengar isu atau selentingan. Persoalan seperti ini harus dibicarakan secara langsung, duduk bersama, sehingga semua memperoleh informasi yang sama,” tuturnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Bupati Kutim sebelumnya telah menyarankan agar komunikasi antara Banggar DPRD dan TAPD lebih diintensifkan. Karena itu, DPRD berharap pertemuan dapat segera terlaksana agar seluruh perkembangan kondisi keuangan daerah bisa dijelaskan secara komprehensif.

Menurutnya, tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah bukan semata menjadi tanggung jawab eksekutif, tetapi merupakan persoalan bersama yang memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

“Ini persoalan kita bersama. Justru karena itu kami berharap pemerintah hadir dan menjelaskan kondisinya. Dari situ kita bisa berdiskusi dan mencari jalan keluarnya bersama,” tegasnya.

Pria kelahiran 1979 itu berharap komunikasi yang lebih terbuka dapat memperlancar pembahasan APBD ke depan sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Kutim. (TS)