Perda Tenaga Kerja 60:40 Dievaluasi, DPRD Balikpapan Dorong Kuota Lokal Naik Jadi 70 Persen

Portalkaltim.com, Balikpapan – Kebijakan komposisi tenaga kerja lokal dan non-lokal di Kota Balikpapan yang diatur oleh Peraturan Daerah (Perda) Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaa menjadi perhatian.

DPRD Balikpapan melalui Komisi IV mendorong evaluasi terhadap aturan yang ada, termasuk rencana peningkatan kuota tenaga kerja lokal dari 60 persen menjadi 70 persen.

Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, mengungkapkan bahwa saat ini Balikpapan telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur komposisi tenaga kerja dengan skema 60:40, yakni 60 persen tenaga kerja lokal dan 40 persen non-lokal.

“Yang saat ini sudah kami sepakati itu 60-40. 60 persen tenaga kerja lokal dan 40 persen non-lokal,” ujar Gasali saat diwawancarai di Ruang Komisi lV, Senin (27/04/2026).

Namun demikian, DPRD Balikpapan melihat perlunya peningkatan peran tenaga kerja lokal sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat daerah. Karena itu, wacana revisi aturan dengan komposisi 70:30 mulai didorong.

“Kami masih menuju perbaikan revisi Perda bagaimana kita tingkatkan menjadi 70-30,” Tuturnya.

Menurut Gasali, secara umum perusahaan yang beroperasi di Balikpapan sebenarnya telah memenuhi bahkan melampaui batas minimal tenaga kerja lokal. Namun ketimpangan masih terjadi pada proyek-proyek tertentu, terutama yang dikerjakan oleh kontraktor dari luar daerah.

“Kalau perusahaan lokal, sebenarnya sudah terpenuhi bahkan lebih dari 60 persen. Cuma yang masih jadi masalah itu kalau proyek dari luar, mereka bawa tenaga kerja sendiri,” jelasnya.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan kearifan lokal di sektor ketenagakerjaan. DPRD pun mendorong adanya penguatan pengawasan serta sosialisasi kepada perusahaan agar lebih mengutamakan tenaga kerja lokal.

“Kami terus dorong supaya kearifan lokal ini benar-benar dikedepankan,” pungkasnya. (TS/ADV)