APBD Tertekan, Komisi II DPRD Balikpapan Alihkan Fokus ke PAD di Tengah Pemangkasan Anggaran

Portalkaltim.com, Balikpapan – Tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan mulai terasa setelah adanya pemangkasan dari pemerintah pusat, salah satunya ialah pemangkasan dana transfer dari pusat (TKD).

Kondisi ini tidak hanya berdampak pada perencanaan pembangunan, tetapi juga memaksa pemerintah daerah (pemda) menata ulang prioritas di tengah keterbatasan fiskal yang semakin sempit.

Anggota Komisi II DPRD Balikpapan, Japar Sidik, mengungkapkan bahwa dari total APBD yang sebelumnya dirancang sekitar Rp3,5 triliun, terjadi pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) yang cukup signifikan. Nilainya diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 triliun dari target awal yang telah direncanakan.

“Kalau kita bicara APBD, memang ada pemangkasan dari TKD sekitar Rp1,3 triliun dari yang sudah ditargetkan,” ujar Japar saat diwawancarai di Ruang Komisi ll DPRD Balikpapan pada Senin (27/4/2026).

Menurut Japar, situasi ini membuat pemerintah daerah tidak memiliki banyak ruang untuk bergerak leluasa. Setiap program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia, termasuk menentukan mana yang menjadi prioritas utama dan mana yang harus ditunda.

Namun di tengah tekanan tersebut, ia menegaskan bahwa sektor ekonomi tidak boleh ikut melambat. Justru dalam kondisi terbatas, pemerintah dituntut lebih cermat dalam menjaga agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan berkembang.

“Dengan keterbatasan anggaran yang ada ini, ekonomi tetap harus bisa berkembang. Maka kita lihat sektor mana yang lebih diutamakan,” tuturnya.

Dirinya menjelaskan menjelaskan bajwa Komisi II kini mendorong peran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk lebih maksimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Langkah ini dinilai menjadi strategi paling realistis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.

“Nah, salah satu yang kita dorong adalah bagaimana pemerintah daerah, khususnya Bapenda, bisa memaksimalkan PAD,” jelasnya.

Ia menilai, selama ini ketergantungan terhadap TKD masih cukup tinggi. Ketika terjadi pemangkasan, dampaknya langsung terasa pada berbagai program pembangunan yang telah dirancang sebelumnya.

“Ketergantungan dengan TKD ini memang masih cukup tinggi, makanya kita dorong PAD supaya bisa membantu menutup itu,” sambungnya.

Dalam pandangannya, penguatan PAD bukan sekadar solusi jangka pendek, tetapi menjadi fondasi penting bagi kemandirian fiskal daerah ke depan. Sebab tanpa kemampuan mengelola dan meningkatkan pendapatan sendiri, daerah akan terus berada dalam bayang-bayang kebijakan pusat yang tidak selalu bisa diprediksi.

Di tengah kondisi tersebut, Komisi II memilih untuk tidak terjebak dalam situasi yang membatasi, melainkan mendorong langkah konkret agar Balikpapan tetap bergerak. Sebab bagi mereka, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk berhenti, melainkan tantangan untuk mencari cara agar pembangunan tetap berjalan dengan arah yang lebih mandiri dan berkelanjutan. (TS/ADV)