Ratusan Tower Bermasalah, DPRD Balikpapan Temukan Izin Mati Hampir Separuhnya

Portalkaltim.com, Balikpapan – Persoalan menara telekomunikasi di Kota Balikpapan kembali jadi sorotan setelah DPRD Kota Balikpapan menemukan ratusan tower yang diduga bermasalah. Dari jumlah tersebut, hampir separuh di antaranya disebut tidak lagi mengantongi izin aktif.

Ketua Komisi I DPRD Balikpapan, Danang Eko Susanto, mengungkapkan bahwa temuan ini berawal dari laporan yang masuk sebelum Lebaran Idulfitri pada bulan lalu, yang kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Dinas Pekerjaan Umum (PU), hingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan.

“Totalnya ya termasuk lumayan besar, ratusan. Sementara ini yang tidak berizin mungkin hampir separuh lebih yang izinnya mati,” ujar Danang kepada awak media di Kantor DPRD Balikpapan pada Senin (20/04/2026).

Danang menjelaskan bahwa kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena menyangkut legalitas serta potensi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meski retribusi tower sebagian berada di kewenangan pemerintah pusat, daerah tetap memiliki peran dalam aspek perizinan melalui Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Untuk perizinannya itu kan di PBG. Di situ pasti ada kontribusi untuk PAD Kota Balikpapan,” ucapnya.

Menurutnya, langkah awal yang akan dilakukan adalah melakukan pendataan menyeluruh terhadap seluruh tower yang ada, sekaligus memanggil para vendor penyedia layanan telekomunikasi.

“Langkah kedua setelah data itu didapat, kami akan tindak lanjuti rapat dengan perizinan, PU, sama DPPR,” jelasnya.

Dirinya menegaskan bahwa penertiban menjadi langkah yang tidak bisa ditunda, terutama terhadap tower yang izinnya telah mati namun masih berdiri dan beroperasi.

“Kalau memang izinnya mati, kenapa tidak kita sidak? Tujuannya kita mau menertibkan,” tegasnya.

Dengan jumlah tower yang mencapai ratusan dan sebagian besar bermasalah, DPRD menilai perlu ada langkah tegas agar tidak hanya menjaga ketertiban administrasi, tetapi juga memastikan kontribusi terhadap daerah berjalan optimal. (TS/ADV)