Kesalahpahaman Mengenai Sekolah Rakyat, Orang Tua Kirim Anak Tanpa Adanya Persiapan

Portalkaltim.com, Balikpapan – Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini adalah upaya memperluas akses pendidikan gratis bagi anak yang masuk pada kategori miskin ekstrem justru menyisakan persoalan di lapangan.

Di Kota Balikpapan sendiri, muncul miskomunikasi antara orang tua dan pihak sekolah yang berujung pada kesalahpahaman soal makna “gratis” itu sendiri.

Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan, Iim, mengungkapkan bahwa sejauh ini pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

Bahkan, sebagian siswa dari Balikpapan diketahui harus mengikuti program tersebut di Kota Samarinda, karena bangunannya yang telah siap untuk digunakan.

“Yang saya tahu sudah sempat mengirimkan siswanya ke Samarinda. Hanya saja yang saya tahu masih ada miss antara orang tua dan pihak sekolah, kayaknya karena kesalahpahaman,” ujar Iim saat diwawancarai di Kantor DPRD Balikpapan pada Senin (20/04/2026).

Iim menjelaskan bahwa kesalahpahaman itu terjadi karena sebagian orang tua menganggap seluruh kebutuhan anak selama mengikuti Sekolah Rakyat ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah, termasuk kebutuhan pribadi.

“Yang dikira sekolah rakyat gratis itu sampai keperluan pribadi itu dikira gratis,” katanya.

Akibatnya, ada kasus di mana orang tua mengirim anak mereka tanpa membekali kebutuhan dasar yang seharusnya tetap menjadi tanggung jawab keluarga. Kondisi ini tentu menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaan program yang seharusnya membantu masyarakat tersebut.

“Waktu itu sempat mengirimkan anaknya itu berangkat gitu aja. Sementara kalau keperluan pribadi ya tetap harus disiapkan sendiri,” jelasnya.

Dirinya mengakui bahwa belum sepenuhnya mengikuti perkembangan teknis program tersebut secara detail. Namun, ia menilai persoalan ini menjadi catatan penting agar ke depan sosialisasi program bisa dilakukan lebih jelas dan menyeluruh.

Di tengah niat baik pemerintah menghadirkan pendidikan yang lebih inklusif, komunikasi yang tidak utuh justru berpotensi melahirkan persoalan baru. Sebab, program yang baik tetap membutuhkan pemahaman yang sama antara kebijakan dan masyarakat yang menjalaninya. (TS/ADV)