Anggaran Dipangkas 60 Persen, Program Infrastruktur Balikpapan Terancam Melambat

Portalkaltim.com, Balikpapan – Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memangkas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) sebesar Rp308 triliun pada 2025-2026 untuk meningkatkan efisiensi fiskal.

Pemangkasan ini, yang diatur dalam Inpres 1/2025 dan PMK 56/2025, menyasar biaya seremonial, perjalanan dinas, dan pengadaan barang tidak produktif. Penghematan ini dialokasikan untuk program prioritas, termasuk makan bergizi gratis

Pemangkasan anggaran ini berdampak pada seluruh daerah di Indonesia, salah satunya Kota Balikpapan. Bahkan, pemangkasan anggran ini mencapai 60 persen, tentunya menjadi tantangan serius bagi pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan.

Kondisi ini dinilai berpotensi memperlambat sejumlah program prioritas, termasuk penanganan banjir yang selama ini menjadi persoalan krusial.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menyebutkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung terhadap realisasi program yang ada di lapangan.

Infrastruktur yang sebelumnya ditargetkan rampung dalam waktu yang dekat, kini harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia.

“Memang dampaknya cukup besar, terutama penanggulangan banjir yang membutuhkan anggaran cukup besar. Dengan adanya pemangkasan ini, tentu ada penyesuaian prioritas,” ujar Wahyullah saat diwawancarai di Ruang Fraksi Golongan Karya (Golkar), Senin (20/4/2026).

Wahyullah menjelaskan bahwa sejumlah proyek yang semula direncanakan selesai dalam satu tahun anggaran, terpaksa dikerjakan secara bertahap atau parsial. Hal ini dilakukan agar pembangunan tetap berjalan meski tidak maksimal.

“Yang dahulu mungkin targetnya tahun ini bisa selesai, bisa jadi ditunda atau dikerjakan secara parsial menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia,” katanya.

Menurutnya, kondisi ini tidak bisa dihindari mengingat ketergantungan daerah terhadap alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Di tengah keterbatasan tersebut, pemerintah daerah (Pemda) harus mampu menentukan skala prioritas agar program strategis tetap berjalan.

Salah satu sektor yang paling terdampak adalah penanganan banjir, yang selama ini membutuhkan dukungan anggaran besar dan berkelanjutan. Tanpa dukungan dana yang memadai, percepatan penanganan dinilai sulit tercapai.

Meski demikian, harapan tetap disematkan agar kondisi anggaran dapat kembali normal dalam waktu dekat, sehingga pembangunan yang sempat tertunda bisa kembali digenjot.

“Mudah-mudahan tahun depan kondisi anggaran bisa kembali normal,” sambungnya.

Di tengah tekanan fiskal, pembangunan di Balikpapan kini berada pada persimpangan antara kebutuhan yang mendesak dan kemampuan anggaran yang terbatas. Sebuah situasi yang menuntut ketepatan prioritas sekaligus komitmen berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. (TS/ADV)