BI Balikpapan Perkuat Pasokan Pangan, Antisipasi Tekanan Inflasi hingga 2027

Portalkaltim.com, Balikpapan – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Balikpapan bersama pemerintah daerah memperkuat berbagai strategi pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan. Langkah tersebut dilakukan melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah (GPM), peningkatan produksi lokal, hingga perluasan kerja sama pasokan antardaerah, terutama menghadapi risiko gangguan produksi akibat fenomena El Niño.

Upaya ini menjadi perhatian setelah perkembangan inflasi Oktober 2026 menunjukkan tekanan harga yang berbeda di Kota Balikpapan dan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Kota Balikpapan mencatat inflasi bulanan sebesar 0,15 persen, lebih tinggi dibandingkan September yang mencapai 0,08 persen. Sebaliknya, Kabupaten PPU mengalami deflasi 0,18 persen setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi 0,56 persen.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menjelaskan bahwa secara tahunan inflasi Balikpapan tercatat sebesar 4,06 persen, sedangkan Kabupaten PPU mencapai 4,50 persen. Angka tersebut masih berada di atas inflasi gabungan empat kabupaten/kota Indeks Harga Konsumen (IHK) Kalimantan Timur sebesar 4,04 persen dan inflasi nasional sebesar 3,23 persen.

Di Balikpapan, tekanan harga terutama berasal dari sejumlah komoditas hortikultura, seperti sawi hijau, jagung manis, kacang panjang, dan tomat. Kenaikan juga dipengaruhi tarif angkutan udara. Berkurangnya pasokan sayuran dari petani lokal maupun daerah sentra produksi berkaitan dengan dampak El Niño terhadap hasil pertanian.

Sementara itu, kenaikan tarif penerbangan dipengaruhi pemberlakuan kembali fuel surcharge dengan batas maksimal 40 persen dari tarif batas atas sejak 1 Oktober 2026. Meski demikian, tekanan inflasi tertahan oleh penurunan harga ikan layang dan tongkol seiring meningkatnya hasil tangkapan nelayan akibat kondisi perairan yang membaik.

Kondisi berbeda terjadi di Kabupaten PPU. Deflasi pada Oktober terutama didorong penurunan harga ikan, daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih. Perbaikan pasokan serta distribusi sejumlah komoditas tersebut membantu menekan harga di tingkat konsumen.

Untuk merespons perkembangan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama KPwBI Balikpapan menjalankan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Program ini mencakup GPM, pasar murah, serta operasi pasar yang dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.

Sepanjang Oktober, TPID Balikpapan menggelar GPM secara berkala melalui kerja sama dengan Bulog. Kegiatan tersebut juga dilengkapi operasi pasar LPG 3 kilogram pada 21–23 Oktober dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Selain itu, pasar murah bergerak dilaksanakan di kawasan permukiman dan program Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali (GESIT) Sembako Murah berlangsung pada 13–31 Oktober 2026.

Di Kabupaten PPU, intervensi dilakukan melalui GPM pada 15 dan 21 Oktober, serta operasi pasar sembako dan LPG 3 kilogram pada 14–15 Oktober. Akses masyarakat terhadap bahan pangan dengan harga terjangkau juga diperkuat melalui optimalisasi Kios Penyeimbang Manuntung di Pasar Klandasan dan Pasar Pandan Sari.

Selain menjaga keterjangkauan harga, penguatan pasokan dilakukan melalui pengembangan produksi pangan lokal. Di Balikpapan, upaya tersebut diwujudkan dengan penyebaran bibit hortikultura. Sementara di Kabupaten Paser, pengembangan kawasan cabai seluas 10 hektare dilakukan dengan dukungan Kementerian Pertanian.

Pengendalian distribusi juga menjadi perhatian melalui koordinasi penyediaan energi bersama Pertamina Patra Niaga serta pemantauan harga dan stok pangan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan rantai pasok tetap berjalan, terutama ketika terjadi gangguan produksi maupun peningkatan kebutuhan masyarakat.

Robi menekankan bahwa kerja sama antardaerah menjadi salah satu strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar wilayah sekaligus menjaga ketersediaan komoditas. Salah satu langkah yang ditempuh ialah menjajaki kerja sama dengan daerah yang memiliki potensi produksi pangan.

“Salah satu daerah yang menjadi sasaran penjajakan kerja sama adalah Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Penjajakan kerja sama pasokan antara Balikpapan dan PPU dengan Kabupaten Enrekang serta Bulukumba telah dilakukan pada 16 Oktober. Kesepakatan tersebut direncanakan memasuki tahap finalisasi pada akhir November 2026 guna memperkuat akses pasokan komoditas dari daerah sentra produksi.

Ke depan, tantangan pengendalian inflasi diperkirakan masih cukup besar. Potensi berlanjutnya El Niño hingga awal 2027 dapat memengaruhi produksi pertanian, sementara ketergantungan terhadap pasokan luar daerah dan tingginya biaya logistik berpotensi menambah tekanan harga. Peningkatan kebutuhan pangan seiring perluasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga menjadi faktor yang perlu diantisipasi.

Di sisi lain, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG turut menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan kelancaran distribusi barang. Oleh sebab itu, koordinasi antara pemerintah daerah, TPID, pelaku usaha, dan instansi terkait diperlukan agar pasokan tetap terjaga.

Melalui sinergi TPID Balikpapan, PPU, dan Paser, KPwBI Balikpapan berkomitmen melanjutkan langkah pengendalian harga secara konsisten dan terukur. Upaya tersebut diarahkan untuk menjaga inflasi tetap berada dalam sasaran nasional 2026 sebesar 2,5 persen ± 1 persen, sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat dan mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi daerah.(IM)