Perubahan APBD 2026 Balikpapan Andalkan SILPA untuk Jaga Layanan Publik

Portalkaltim.com, Balikpapan – Pemerintah Kota Balikpapan menyiapkan Perubahan APBD 2026 dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Penyesuaian anggaran dilakukan secara hati-hati agar pelayanan publik tetap berjalan di tengah perubahan postur pendapatan dan belanja daerah.

Asisten I Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, Zulkifli, mengatakan penyusunan perubahan anggaran harus menyesuaikan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah tetap berupaya menjaga kesinambungan program yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Zulkifli setelah Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan Wali Kota Balikpapan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (22/9/2026).

“Pada intinya, kebijakan secara umum dilakukan dengan penuh kehati-hatian dalam rangka penyelenggaraan, penyusunan, maupun pelaksanaan APBD,” kata Zulkifli.

Menurutnya, penyesuaian dilakukan sebagai respons terhadap kondisi keuangan daerah sepanjang 2026. Karena itu, perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka anggaran, tetapi juga menentukan kembali program yang perlu dipertahankan sesuai kemampuan fiskal daerah.

Dalam rancangan perubahan APBD, belanja daerah mengalami peningkatan. Kondisi tersebut menjadi bagian yang perlu dijelaskan karena terjadi bersamaan dengan kebijakan efisiensi dan penyesuaian pada sisi pendapatan daerah.

Salah satu sumber yang dimanfaatkan untuk mendukung perubahan anggaran tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Pemerintah menyebut masih terdapat surplus yang dapat digunakan dalam penyusunan perubahan APBD 2026.

“Alhamdulillah, SILPA tahun yang lalu masih memiliki surplus sekitar Rp122 miliar. Nah, itulah yang dimanfaatkan,” ujarnya.

Pemanfaatan SILPA dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah. Dana tersebut menjadi salah satu instrumen untuk menjaga kebutuhan anggaran tanpa mengabaikan kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.

Zulkifli menegaskan, keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian dalam perubahan APBD. Program yang berkaitan dengan pelayanan publik diupayakan tetap berjalan sehingga penyesuaian anggaran tidak mengganggu kebutuhan dasar masyarakat.

Selain layanan publik, pemerintah juga mempertahankan dukungan terhadap program prioritas dan pembangunan infrastruktur dasar. Kedua sektor tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat serta keberlanjutan pembangunan Kota Balikpapan.

“Dalam APBD perubahan, fokusnya adalah pelayanan publik agar tidak berhenti, kemudian program prioritas dan infrastruktur dasar masyarakat,” pungkasnya.

Dengan arah tersebut, Perubahan APBD 2026 menjadi instrumen penyesuaian anggaran sekaligus upaya menjaga program pemerintah tetap berjalan. Pemanfaatan SILPA sekitar Rp122 miliar turut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan anggaran di tengah kondisi keuangan daerah yang harus dikelola secara cermat.(IM)