Trans Samarinda Diusulkan Bertarif Rp5.000, DPRD Dorong Pembayaran Non-Tunai

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Achmad Sukamto,

Portalkaltim.com,SAMARINDA – Rencana penyelenggaraan transportasi umum di Kota Samarinda mulai 2027 tidak hanya diarahkan untuk menyediakan armada bus, tetapi juga menghadirkan sistem layanan yang lebih modern. DPRD Samarinda mengusulkan tarif yang terjangkau serta sistem pembayaran non-tunai bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, mengatakan konsep awal transportasi umum tersebut akan menggunakan bus sebagai moda angkutan masyarakat. Pemerintah kota diharapkan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung agar layanan dapat berjalan secara optimal.

“Angkutan umum ini berupa bus. Nanti bus itu kita siapkan dan pengelolaannya bisa dilakukan oleh pihak ketiga,” kata Achmad.

Ia menjelaskan, pada tahap awal pemerintah dan DPRD akan mendorong uji coba dua trayek. Penentuan jalur nantinya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta pola perjalanan warga di dalam kota.

Salah satu konsep yang dibahas adalah tarif yang relatif sederhana sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan tersebut tanpa harus membayar berdasarkan jarak perjalanan selama masih berada dalam trayek yang ditetapkan.

“Nanti angkutan itu berbayarnya Rp5.000, jauh dekat sesuai trayeknya,” ujarnya.

Selain tarif, sistem pembayaran juga diarahkan menggunakan teknologi non-tunai. Menurut Achmad, penerapan pembayaran digital dapat menjadi bagian dari upaya membangun layanan transportasi umum yang lebih modern.

“Sistem pembayarannya sudah modern, pakai non-tunai semua. Tidak ada tunai,” katanya.

Rencana tersebut ditargetkan mulai dipersiapkan pada 2027. DPRD Samarinda berharap pemerintah kota dapat segera menyiapkan kebutuhan pendukung, mulai dari sarana, prasarana, trayek hingga mekanisme pengelolaan layanan.

Achmad menambahkan, kehadiran transportasi umum juga diharapkan memberikan pilihan mobilitas baru bagi masyarakat Samarinda. Terlebih, keberadaan angkot yang sebelumnya menjadi salah satu moda transportasi masyarakat kini semakin berkurang.

Karena itu, menurutnya, penyelenggaraan transportasi umum berbasis bus perlu menjadi bagian dari pengembangan kota. DPRD akan terus mendorong pemerintah kota agar rencana tersebut tidak berhenti sebagai usulan, tetapi dapat diwujudkan melalui perencanaan dan penganggaran yang matang. (AHM/ADV/DPRD Samarinda)