Banyak Bumdes Mangkrak, DPRD PPU Minta Pembenahan

PENAJAM – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menjadi perhatian Komisi I DPRD. Sejumlah Bumdes disebut tidak lagi beroperasi, bahkan terdapat pengurus tersangkut persoalan hukum.

 

Anggota Komisi I DPRD PPU, Abdul Rahman Wahid, menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi bersama pemerintah desa dan pemerintah daerah. Pengawasan menjadi salah satu hal yang perlu diperkuat agar pengelolaan badan usaha desa dapat berjalan lebih baik.

 

“Kebanyakan Bumdes kita saat ini mangkrak atau merupakan proyek mangkrak,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).

 

Ia juga menyoroti adanya pengurus Bumdes yang tersandung masalah hukum. Menurutnya, persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan badan usaha di tingkat desa.

 

“Bahkan, banyak oknum pejabat atau pengurus Bumdes yang tersandung masalah hukum,” lanjutnya.

 

Wahid meminta pemerintah desa tidak menangani persoalan tersebut sendiri. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan DPRD diperlukan untuk melakukan pengawasan sekaligus membenahi pengelolaan Bumdes yang tidak berjalan.

 

Selain pengawasan, ia menilai regulasi juga perlu menjadi perhatian. Aturan pengelolaan Bumdes harus diperjelas agar pengurus memiliki pedoman dalam menjalankan kegiatan usaha dan tanggung jawabnya.

 

“Kondisi ini perlu dibenahi bersama pemerintah desa, serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah atau DPRD untuk bersama-sama melakukan pengawasan,” tegasnya.

 

Ia berharap pemerintah desa lebih memperhatikan pengelolaan Bumdes, termasuk orang-orang yang diberikan tanggung jawab dalam kepengurusan. Pembenahan tersebut diperlukan agar badan usaha yang telah dibentuk tidak terus terbengkalai dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. (Adv)

Loading


Warning: Attempt to read property "term_id" on false in /home/porn5411/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7