Bapemperda Matangkan Ranperda P4GN, A3 Dorong Pencegahan Narkoba Terpadu

Portalkaltim.com Balikpapan – DPRD Kota Balikpapan melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terus mematangkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN). Upaya tersebut dilakukan melalui praharmonisasi dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung DPRD Balikpapan, Senin (16/11/2026).

Ketua Bapemperda sekaligus Anggota Komisi I DPRD Balikpapan, Andi Arif Agung atau yang akrab disapa A3, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung pukul 13.30 hingga 17.30 Wita itu bertujuan mengevaluasi substansi rancangan sekaligus menghimpun masukan terkait teknik penyusunan peraturan perundang-undangan atau legal drafting.

Menurutnya, proses praharmonisasi menjadi tahapan penting untuk memastikan materi Ranperda memiliki landasan hukum yang tepat, sesuai kewenangan pemerintah daerah, serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Praharmonisasi ini kita lakukan dalam rangka evaluasi sekaligus mendapatkan masukan terkait masalah legal drafting,” demikian penjelasan A3 dalam pembahasan tersebut.

Dalam penyusunannya, Bapemperda mengacu pada kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), sejumlah OPD lain turut dilibatkan agar substansi regulasi dapat mengakomodasi kebutuhan dan pembagian kewenangan setiap perangkat daerah.

Pembahasan juga diarahkan pada penguatan struktur pelaksanaan P4GN melalui pembentukan Tim Terpadu di tingkat kota hingga kecamatan. Selanjutnya, upaya pencegahan akan diperluas melalui satuan tugas (satgas) Kelurahan Bersinar di masing-masing wilayah.

A3 menilai keterlibatan berbagai unsur hingga tingkat kelurahan penting agar sosialisasi dan edukasi mengenai bahaya narkotika dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Dengan koordinasi yang terarah, upaya pencegahan diharapkan tidak hanya berlangsung di tingkat pemerintahan kota, tetapi juga menyentuh lingkungan permukiman.

“Pemerintah daerah perlu melibatkan seluruh komponen dalam pelaksanaan fasilitasi P4GN,” menjadi salah satu penekanan dalam pembahasan pembentukan tim terpadu tersebut.

Urgensi regulasi ini juga didasarkan pada karakter penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena itu, penanganannya membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan dukungan kebijakan yang jelas.

Tim Terpadu P4GN nantinya direncanakan melibatkan OPD terkait, Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK), Komando Distrik Militer (Kodim), serta Kepolisian Resor (Polres) Balikpapan. Sinergi lintas instansi tersebut diharapkan memperkuat koordinasi dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika sesuai kewenangan masing-masing.

Melalui praharmonisasi ini, A3 berharap Ranperda Fasilitasi P4GN dapat disusun secara komprehensif dan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat upaya pencegahan narkotika. Kehadiran regulasi tersebut diharapkan pula mendorong keterlibatan masyarakat sehingga gerakan Balikpapan dalam memerangi penyalahgunaan narkoba dapat berjalan lebih terstruktur dan berkelanjutan.(IM/ADV)

Loading


Warning: Attempt to read property "term_id" on false in /home/porn5411/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7