Parkir Usaha Jadi Sorotan, Dishub Balikpapan Siapkan Penertiban dan Standarisasi

Portalkaltim.com, Balikpapan – Pertumbuhan pusat usaha dan aktivitas ekonomi di Balikpapan mulai dihadapkan pada persoalan keterbatasan lahan parkir. Sejumlah kendaraan pengunjung masih ditemukan memanfaatkan bahu jalan karena tempat usaha tidak menyediakan ruang parkir yang memadai. Kondisi ini berpotensi menghambat arus lalu lintas, sehingga Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan menyiapkan langkah penertiban sekaligus memperketat persyaratan bagi pelaku usaha.

Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, menegaskan bahwa penyediaan fasilitas parkir harus menjadi bagian dari kesiapan setiap tempat usaha sebelum beroperasi. Pelaku usaha tidak cukup hanya memenuhi persyaratan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), tetapi juga wajib memiliki dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) atau rekomendasi teknis (Rekomtek) sesuai ketentuan.

“Kita sudah akan mewajibkan bukan hanya PBG saja, tetapi Andalalin ataupun rekomtek itu wajib dimiliki oleh setiap tempat usaha,” ujarnya.

Menurut Fadli, kebutuhan ruang parkir harus dihitung berdasarkan kapasitas dan aktivitas usaha. Penyediaan Satuan Ruang Parkir (SRP) yang sesuai menjadi langkah penting agar kendaraan pengunjung tidak meluber ke badan jalan dan mengganggu pengguna jalan lainnya.

Sejumlah tempat usaha di kawasan Balikpapan Baru, seperti La Gran dan JJS, menjadi contoh usaha yang telah menyediakan sekitar 100 SRP dengan memperhitungkan kapasitas tempat duduk. Penyesuaian tersebut diperlukan agar daya tampung parkir sejalan dengan potensi jumlah pengunjung.

Penataan tidak hanya menyasar kawasan usaha, tetapi juga lingkungan pasar yang memiliki aktivitas kendaraan cukup tinggi. Dishub telah melakukan pengukuran kebutuhan ruang parkir di sejumlah pasar di Balikpapan. Hasil pendataan itu akan menjadi dasar pemasangan marka dan rambu parkir baru pada tahun anggaran 2027.

Fadli menjelaskan, kebutuhan rambu di lapangan tidak hanya berkaitan dengan larangan parkir dan berhenti. Pengguna jalan juga membutuhkan petunjuk yang jelas mengenai lokasi parkir, termasuk pemisahan area kendaraan roda dua dan roda empat serta penataan parkir di tepi jalan umum.

“Jadi, ternyata di Dinas Perhubungan tidak hanya membutuhkan rambu untuk larangan parkir dan larangan berhenti, tetapi kita juga butuh rambu untuk memberikan penjelasan tempat parkir bagi roda dua dan roda empat,” jelasnya.

Dalam upaya meningkatkan kepatuhan, Dishub sebelumnya telah melayangkan surat peringatan kepada sedikitnya 12 pelaku usaha yang dinilai menimbulkan hambatan lalu lintas akibat keterbatasan fasilitas parkir. Mereka diberikan waktu 30 hari untuk melakukan pembenahan, terutama terkait penyediaan lahan parkir yang memadai.

Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Toko Andalas di kawasan Simpang Balikpapan Baru. Posisi tempat usaha yang berdekatan dengan lampu lalu lintas dinilai memiliki potensi mengganggu kelancaran kendaraan, terutama apabila pengunjung menggunakan area sekitar persimpangan untuk parkir.

Dishub telah menyarankan pengelola agar mencari lahan tambahan yang dapat difungsikan sebagai kantong parkir. Lahan kosong di sekitar kawasan tersebut menjadi salah satu alternatif yang dapat dipertimbangkan untuk mengurangi tekanan kendaraan di tepi jalan.

Persoalan ini menunjukkan bahwa aktivitas usaha tidak bisa dilepaskan dari dampaknya terhadap lingkungan lalu lintas. Ketersediaan parkir bukan sekadar kelengkapan administrasi perizinan, melainkan bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.

Selain pembenahan fasilitas parkir, Dishub juga merencanakan perluasan Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL). Salah satu koridor yang disiapkan untuk masuk dalam kawasan tersebut adalah ruas Simpang Beruang Madu hingga Simpang Wika. Langkah ini diharapkan memperkuat pengawasan dan mendorong kedisiplinan berlalu lintas di jalur yang menjadi perhatian pemerintah.

Melalui pengetatan persyaratan perizinan, pendataan kebutuhan parkir, pemasangan rambu, hingga penindakan terhadap pelaku usaha yang tidak patuh, Dishub ingin memastikan perkembangan kegiatan ekonomi berjalan seiring dengan ketertiban lalu lintas. Dengan demikian, kemudahan berusaha tetap dapat terjaga tanpa mengorbankan hak masyarakat untuk menggunakan jalan secara aman dan lancar.(IM)