Kas Daerah Terbatas, DPRD Samarinda Minta Pembayaran Gaji ASN Diprioritaskan

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie,

Portalkaltim.com,SAMARINDA – Kondisi kas daerah yang belum stabil menjadi salah satu tantangan Pemerintah Kota Samarinda dalam memenuhi kewajiban pembayaran belanja pegawai, termasuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN).

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menjelaskan bahwa persoalan pembayaran TPP tidak hanya berkaitan dengan proses administrasi penagihan. Kondisi keuangan daerah, khususnya ketersediaan kas, turut memengaruhi kemampuan pemerintah dalam merealisasikan pembayaran tersebut.

Ia menyebutkan, kondisi penerimaan daerah saat ini belum sepenuhnya stabil. Pendapatan yang masuk ke kas daerah cenderung bergantung pada penerimaan harian, sementara kepastian waktu penyaluran dana transfer juga masih menjadi perhatian.

“Penerimaan kita saat ini benar-benar bergantung pada pemasukan harian. PAD kita juga jauh berkurang, sementara transfer ke daerah belum bisa dipastikan kapan masuk. Ini yang menjadi persoalan,” ujarnya.

Novan menegaskan, pemerintah harus tetap mengutamakan pemenuhan kewajiban belanja yang bersifat wajib, terutama pembayaran gaji pegawai. Menurutnya, keterbatasan kas daerah mengharuskan pemerintah lebih cermat dalam menentukan prioritas pengeluaran.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak mendahulukan belanja yang sifatnya tidak mendesak, sementara kewajiban utama kepada pegawai justru mengalami keterlambatan.

“Yang paling diperlukan adalah pembayaran gaji karena itu merupakan kewajiban. Kalau kas daerah masuk, harus disisihkan untuk pembayaran gaji. Jangan sampai kita mengeluarkan anggaran untuk kebutuhan yang sifatnya sunah, tetapi yang wajib justru terbengkalai,” tegasnya.

Meski demikian, Novan mengakui kondisi tersebut cukup dilematis. Sebab, kemampuan pemerintah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sangat bergantung pada kondisi keuangan daerah. Berbeda halnya apabila penerimaan daerah maupun dana transfer ke daerah berada dalam kondisi normal.

Ia menjelaskan, kewajiban pembayaran yang telah tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan rancangan APBD tetap menjadi bagian dari perencanaan pemerintah. Namun, ketersediaan anggaran secara administratif tidak selalu berarti uangnya sudah tersedia di kas daerah.

“Kalau sudah tertuang dalam DPA dan perencanaan APBD, secara prinsip itu akan dibayarkan. Hanya saja, kendalanya sekarang ada pada ketersediaan kas daerah. APBD itu angkanya berdasarkan prediksi pendapatan, sedangkan uang yang tersedia di kas daerah merupakan persoalan yang berbeda,” pungkasnya.

Karena itu, ia menilai pemerintah perlu memperhatikan kemampuan kas daerah dalam menyusun prioritas pembayaran. Dengan begitu, kewajiban belanja pegawai tetap dapat menjadi perhatian utama di tengah kondisi penerimaan daerah yang belum stabil.(AHM/ADV/DPRD Samarinda)