Dishub Balikpapan Siapkan Lima Pos Pantau Baru, Pengawasan Lalu Lintas Diperluas pada 2027

Portalkaltim.com, Balikpapan – Pengawasan lalu lintas di Kota Balikpapan direncanakan semakin diperkuat pada 2027 melalui pembangunan lima pos pantau baru. Penambahan fasilitas ini menjadi upaya Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan memperluas jangkauan pengawasan, terutama di kawasan dengan aktivitas kendaraan tinggi dan berpotensi mengalami gangguan ketertiban lalu lintas.

Kepala Dishub Balikpapan, Muhammad Fadli Pathurrahman, mengatakan jumlah pos pantau yang tersedia saat ini belum sebanding dengan kebutuhan pengawasan di berbagai wilayah kota. Selama ini, Dishub baru mengandalkan dua pos yang berada di kawasan Pattimura dan Kelok 13.

“Kami baru memiliki dua pos pantau, yaitu di Pattimura dan juga Kelok 13. Kami rasa itu masih sangat kurang,” ujarnya.

Keterbatasan tersebut mendorong Dishub mengidentifikasi sejumlah kawasan yang membutuhkan kehadiran petugas secara lebih dekat. Dalam perencanaan awal, titik yang menjadi perhatian antara lain Pos 10, Projakal, dan Batakan. Selain itu, beberapa lokasi lain juga masuk dalam prioritas, seperti gerbang Tol Kilometer 1 Batakan, Balikpapan Baru, Jalan MT Haryono di sekitar Dapur Mantul, serta kawasan Kebun Sayur.

Penentuan lokasi mempertimbangkan intensitas kendaraan dan kebutuhan pengawasan di setiap kawasan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Pos 10. Setelah Dinas Pekerjaan Umum membangun jalur baru, akses masuk yang sebelumnya digunakan telah dialihkan. Area tersebut kemudian dipertimbangkan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi pos pantau.

Namun, rencana itu masih membutuhkan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) karena berkaitan dengan fungsi ruang terbuka hijau (RTH). Dishub perlu menyiapkan langkah pengganti agar pemanfaatan lahan untuk fasilitas pengawasan tidak mengabaikan ketentuan penataan ruang.

Kawasan Projakal juga menjadi prioritas karena tingginya aktivitas kendaraan di Jalan Soekarno-Hatta. Sementara itu, Batakan dan sejumlah titik strategis lainnya dinilai membutuhkan dukungan pengawasan untuk membantu mengendalikan arus kendaraan serta menindak pelanggaran.

Fadli menjelaskan, setiap pos pantau direncanakan memiliki ukuran sekitar 4 x 6 meter. Bangunan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat petugas berjaga, tetapi juga menjadi pusat kegiatan pemantauan dan penindakan terhadap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas, baik kendaraan roda dua maupun roda empat.

“Pos pantau ini juga akan menjadi tempat untuk penindakan bagi pengendara roda dua dan roda empat yang melanggar rambu lalu lintas,” jelasnya.

Fasilitas tersebut juga dirancang untuk mendukung operasional kendaraan derek dan terhubung dengan perangkat announcer di sejumlah ruas jalan. Melalui sistem pengeras suara itu, petugas dapat menyampaikan peringatan secara langsung kepada pengguna jalan, termasuk pengendara yang melakukan parkir liar atau menghambat kelancaran lalu lintas.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan akan melibatkan kepolisian melalui skema bantuan kendali operasi (BKO). Personel Dishub bersama kepolisian direncanakan ditempatkan di titik-titik tertentu untuk menjalankan pemantauan, pengendalian, serta penindakan sesuai kewenangan masing-masing.

Dari sisi pembiayaan, pembangunan lima pos pantau tersebut diusulkan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Meski sudah masuk dalam usulan anggaran 2027, Fadli belum dapat menyebutkan besaran dana yang dibutuhkan karena pembahasan anggaran masih berlangsung dan menunggu persetujuan.

Penambahan pos pantau ini diharapkan tidak sekadar memperbanyak bangunan fasilitas, tetapi juga memperkuat respons petugas terhadap persoalan lalu lintas. Dengan lokasi pengawasan yang lebih tersebar, penanganan pelanggaran, parkir liar, dan gangguan arus kendaraan diharapkan dapat dilakukan lebih cepat serta terkoordinasi.

Rencana tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Dishub membangun sistem pengawasan yang lebih merata. Keberadaan pos pantau di sejumlah titik strategis diharapkan mampu mendukung ketertiban lalu lintas dan meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan jalan di Balikpapan.(IM)