Abdul Rohim Usulkan Pembentukan Pansus Pendapatan Daerah DPRD Samarinda

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim

Portalkaltim.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pendapatan Daerah untuk membantu pemerintah kota mengoptimalkan penerimaan keuangan daerah. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan hasil reses DPRD Samarinda.

Menurut Rohim, pembentukan pansus diperlukan untuk mengkaji berbagai potensi pendapatan daerah, terutama di tengah kondisi keuangan Kota Samarinda yang dinilai cukup rentan. Keterbatasan kas daerah disebut menjadi salah satu tantangan dalam membiayai seluruh kegiatan pemerintahan secara rutin.

“Saya tadi menyampaikan dalam rapat paripurna agar DPRD menginisiasi pembentukan Pansus Pendapatan Daerah. Saya mengusulkan pansus ini segera dibentuk untuk membantu pemerintah kota memenuhi target pendapatan daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pendapatan daerah Samarinda bersumber dari dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer ke daerah (TKD). Kedua sumber penerimaan tersebut perlu dioptimalkan agar kemampuan keuangan pemerintah kota dapat lebih terjaga.

Rohim mengungkapkan, kondisi kas pemerintah kota saat ini belum sepenuhnya mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan secara rutin. Selain itu, masih terdapat kewajiban pembayaran kepada pihak ketiga yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Situasi saat ini menunjukkan pendapatan daerah kita cukup rentan. Dana kas yang tersedia di pemerintah kota belum mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan secara rutin, sementara masih ada utang kepada pihak ketiga dan persoalan lainnya,” jelasnya.

Melalui pembentukan pansus, DPRD nantinya dapat memanggil organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk membahas langkah optimalisasi PAD. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap secara maksimal serta mengevaluasi sumber-sumber pendapatan yang sudah berjalan.

Selain itu, pansus juga diharapkan dapat melakukan koordinasi secara vertikal dengan DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk memperoleh transparansi mengenai pembagian penerimaan pajak yang menjadi hak Kota Samarinda.

Rohim menilai, pemerintah kota perlu mengetahui secara jelas besaran hak penerimaan daerah, termasuk dari dana bagi hasil pajak yang disalurkan melalui pemerintah provinsi. Dengan demikian, potensi penerimaan yang seharusnya diterima Samarinda tidak terlewatkan.

“Kita bisa melakukan hearing dengan DPRD provinsi untuk meminta transparansi terkait dana bagi hasil pajak yang mestinya menjadi hak Kota Samarinda. Kita perlu mengetahui berapa sebenarnya bagian yang harus diterima daerah,” katanya.

Tidak hanya pada tingkat provinsi, ia juga mendorong agar pembahasan mengenai pembagian dana transfer dilakukan hingga pemerintah pusat. Hal tersebut diperlukan untuk mengetahui secara transparan bagaimana formula penghitungan dan penyaluran TKD kepada masing-masing daerah.

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah lebih banyak menerima informasi mengenai angka transfer yang diperoleh tanpa mengetahui secara terperinci apakah jumlah tersebut sudah sesuai dengan hak dan kebutuhan daerah berdasarkan formulasi yang berlaku.

“Kita selama ini hanya mendapatkan angka yang disalurkan, tetapi belum sepenuhnya memahami apakah memang hak kita sebesar itu atau sebenarnya masih bisa mendapatkan lebih besar. Karena itu, kita perlu mengupayakan agar hak-hak daerah dari dana transfer, baik provinsi maupun pusat, bisa diperoleh secara maksimal,” pungkasnya. (AHM/ADV/DPRD Samarinda)

Loading


Warning: Attempt to read property "term_id" on false in /home/porn5411/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7