Muhammad Hamit Dorong Perluasan Akses BPJS dan Perbaikan Infrastruktur Sepinggan
Portalkaltim.com Balikpapan – Peningkatan akses layanan kesehatan dan perbaikan infrastruktur lingkungan menjadi perhatian Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Muhammad Hamit, saat melaksanakan reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di RT 38, Kelurahan Sepinggan, Minggu (15/11/2026). Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap kebutuhan warga sekaligus menghadirkan penjelasan langsung dari BPJS Kesehatan mengenai mekanisme kepesertaan.
Dalam kegiatan itu, Hamit mengundang perwakilan BPJS Kesehatan agar masyarakat memperoleh informasi mengenai prosedur pendaftaran, persyaratan, serta jalur untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis yang ditanggung pemerintah. Langkah tersebut dilakukan karena masih ada warga yang belum memiliki kepesertaan jaminan kesehatan.
“Masih terdapat warga yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan,” menjadi salah satu persoalan yang mendasari pembahasan dalam pertemuan tersebut. Melalui penjelasan dari pihak BPJS, warga diharapkan dapat memahami pilihan kategori kepesertaan dan mengetahui langkah yang perlu ditempuh sesuai ketentuan.
Selain kesehatan, masyarakat juga menyampaikan aspirasi mengenai kebutuhan infrastruktur, terutama pengaspalan jalan dan perbaikan drainase. Berdasarkan peninjauan di sekitar RT 38, terdapat sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang sehingga membutuhkan penanganan untuk menunjang kenyamanan serta keselamatan pengguna jalan. Warga juga mengusulkan kebutuhan lain yang dalam catatan materi disebut sebagai CGH, tetapi istilah tersebut masih perlu dipastikan.
Menanggapi berbagai masukan itu, Hamit menyampaikan bahwa usulan warga akan diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD. Mengingat anggaran murni 2027 telah memiliki alokasi peruntukan, kebutuhan perbaikan infrastruktur tersebut diarahkan untuk diperjuangkan dalam pembahasan anggaran perubahan tahun 2027.
“Rencana penganggaran diarahkan melalui anggaran perubahan tahun 2027,” demikian disampaikan dalam pembahasan mengenai tindak lanjut aspirasi infrastruktur warga.
Hamit menegaskan, setiap aspirasi masyarakat tetap menjadi perhatian tanpa membedakan tingkat kesejahteraan. Kondisi ekonomi warga yang sebagian besar berada pada kelompok menengah tidak mengurangi kewajiban untuk memperjuangkan kebutuhan lingkungan mereka.
“Penyerapan aspirasi merupakan bagian dari kewajiban sebagai anggota DPRD,” tegasnya.
Dalam pembahasan kepesertaan BPJS, turut terungkap bahwa sebagian besar warga RT 38 sebenarnya telah terdaftar melalui beberapa skema, yakni peserta mandiri, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK), serta peserta yang iurannya ditanggung Pemerintah Kota Balikpapan.
Melalui reses tersebut, Hamit mengapresiasi keterlibatan warga dalam menyampaikan kebutuhan secara langsung. Ia berharap edukasi mengenai jaminan kesehatan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan sesuai haknya, sementara usulan infrastruktur dapat dikawal melalui mekanisme penganggaran agar kebutuhan lingkungan RT 38 mendapat tindak lanjut.(IM/ADV)
![]()
Warning: Attempt to read property "term_id" on false in /home/porn5411/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7






