Komisi IV DPRD Balikpapan Dukung Penguatan Pos Penanganan Karhutla

Portalkaltim.com, Balikpapan – Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, mendukung penguatan layanan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk kemungkinan pembangunan pos penanganan awal di wilayah Balikpapan Timur. Dukungan tersebut didasarkan pada kondisi geografis kawasan yang masih memiliki hutan cukup luas serta tingginya kejadian karhutla di wilayah tersebut.

Balikpapan Timur menjadi salah satu kawasan yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan penanggulangan bencana. Keberadaan wilayah hutan yang membentang dari Manggar Baru hingga Gunung Tembak menjadi pertimbangan untuk memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat respons petugas ketika kebakaran terjadi.

“Apalagi, jika melihat wilayah Manggar Baru, kawasan Balikpapan Timur masih memiliki wilayah hutan yang cukup luas, bahkan hingga Gunung Tembak,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Gasali, di ruangannya di Gedung DPRD Balikpapan, Selasa (6/10/2026).

Gasali mengungkapkan, berdasarkan kejadian kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun ini, Balikpapan Timur berada di urutan pertama. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi untuk menyusun strategi penanganan bencana yang lebih sesuai dengan kebutuhan wilayah.

Menurutnya, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan ialah pembangunan dan penempatan pos penanganan awal di kawasan Lamaru atau Tritip. Keberadaan pos tersebut berpotensi mendukung kesiapan personel sekaligus memperpendek waktu respons ketika terjadi kebakaran di wilayah yang jauh dari pusat pelayanan.

“Dari sisi kejadian bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla), untuk tahun ini wilayah Balikpapan Timur berada pada urutan pertama. Kondisi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan ke depan, termasuk kemungkinan pembangunan dan penempatan PTD, yakni unit pos pertama di wilayah Lamaru atau Tritip, misalnya,” katanya.

Meski demikian, Gasali menegaskan bahwa realisasi rencana tersebut harus melalui kajian teknis oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Instansi yang memiliki kewenangan dan kompetensi perlu menilai kebutuhan, lokasi, serta kesiapan operasional sebelum menentukan kebijakan lebih lanjut.

Ia menyatakan Komisi IV DPRD Balikpapan terbuka mendukung kebijakan yang dinilai sesuai dengan kebutuhan penanganan bencana. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan pertimbangan teknis dan efektivitas pelaksanaannya.

“Apa pun bentuk kebijakan yang nantinya diambil, apabila memang kebutuhan tersebut dinilai penting, kami tetap mendukung. Tujuannya adalah agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat sehingga kebutuhan penyelamatan masyarakat bisa terpenuhi secara optimal,” tutur Gasali.

Melalui pertimbangan tersebut, penguatan fasilitas penanganan karhutla di Balikpapan Timur diharapkan dapat menjadi bagian dari perencanaan penanggulangan bencana ke depan. Langkah ini sekaligus menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesiapsiagaan serta melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran.(IM)