Respons Gubernur Setelah Demo 214: Kritik Publik Jadi Ujian Kepemimpinan Kaltim

Portalkaltim.com, Samarinda — Gelombang protes besar-besaran terjadi di Kalimantan Timur (Kaltim) tepatnya di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (21/4/2026) berakhir dengan kekecewaan massa.

Diketahui bahwa Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud ataupun Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji tidak sama sekali menunjukkan batang hidung mereka kepada massa walau detik pembubaran hampir berakhir.

Malam berlalu, barulah Rudy Mas’ud terlihat digiring oleh keamanan ketat menuju rumah dinasnya dan disatroni wartawan dengan sejumlah pertanyaan ke mana saja dirinya hari ini serta tanggapannya terkait demo tersebut. Rudy Mas’ud memilih bungkam dan hanya melempar kalimat, “tanya Sekda (Sekretaris Daerah) ya.”

Tak lama, muncul video pesan Rudy Mas’ud di akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim sebagai respon dari demo 214.

Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa, masyarakat, serta aparat keamanan yang dinilai menjaga situasi tetap terkendali hingga aksi berakhir.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, lapisan masyarakat, serta TNI-Polri yang telah menjaga situasi keamanan hingga berakhirnya penyampaian aspirasi,” tuturnya.

Aksi yang diikuti ribuan massa baik dari gabungan masyarakat maupun mahasiswa itu menutup sebagian besar ruas Jalan Gajah Mada hingga kawasan Teras Samarinda dengan bentangan hampir satu kilometer.

Pengamanan dilakukan oleh lebih dari ribuan personel gabungan yang disiagakan untuk mengantisipasi eskalasi massa sejak siang hingga malam hari.

Di tengah tekanan yang muncul, gubernur menilai suara publik sebagai bagian penting dalam fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.

“Saya berharap seluruh elemen masyarakat dapat menjadi mata dan telinga pemerintah,” ungkapnya.

Ia juga menyebut kritik yang disampaikan sebagai bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan.

“Saya menyadari masa depan Kaltim berada di tangan generasi muda yang peduli,” tambahnya.

Namun, respons tersebut muncul setelah aksi sempat memanas dan berujung ricuh akibat kekecewaan massa yang tidak berhasil menemui langsung pimpinan daerah.

Aparat kepolisian dari Polresta Samarinda bersama tim gabungan harus menurunkan water cannon untuk membubarkan massa saat situasi dinilai melewati batas kendali menjelang Maghrib.

Substansi tuntutan massa tidak hanya bersifat simbolik, melainkan menyasar langsung kebijakan strategis pemerintah daerah, termasuk desakan kepada DPRD Kalimantan Timur untuk menggunakan hak angket dan interpelasi.

Sorotan utama diarahkan pada penggunaan anggaran daerah sebesar Rp25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur yang dinilai kontras dengan kondisi ekonomi masyarakat.

Selain itu, narasi kritik juga menguat pada isu tata kelola pemerintahan yang dituding sarat praktik nepotisme, yang divisualisasikan melalui spanduk bertuliskan “Kaltim Darurat KKN”.

Aksi ini memperlihatkan bahwa respons pemerintah bukan lagi sekadar komunikasi formal, melainkan bagian dari tekanan nyata publik yang menuntut perubahan arah kebijakan secara lebih substansial. (SH)