Disabilitas Kaltim Protes Bantuan Hilang dan Akses Kerja Dibatasi

Portalkaltim.com, Samarinda – Suara kekecewaan komunitas penyandang disabilitas menggema di tengah aksi unjuk rasa yang berlangsung di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, ketika mereka merasa hak dasar yang selama ini diterima justru menghilang tanpa kejelasan.

Aksi ini melibatkan Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Indonesia (KOPPADIS) Provinsi Kalimantan Timur yang ikut bergabung bersama massa lain, dengan membawa persoalan mendasar yang selama ini belum mendapatkan jawaban konkret dari pemerintah.

“Yang utama itu bantuan sosial terencana yang dulu setiap tahun kami dapat sejak zaman Awang Faruk sampai Isran, sekarang di masa Rudy Mas’ud tidak ada sama sekali,” ujar Ketua Forum Peduli Penyandang dan Atlet Disabilitas Indonesia (KOPPADIS) Muhammad Ali pada Selasa (21/4/2026).

Ketiadaan bantuan tersebut bukan sekadar angka yang hilang, melainkan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup kelompok rentan yang selama ini bergantung pada dukungan pemerintah, apalagi bantuan tersebut hanya diberikan setahun sekali namun kini bahkan itu pun ditiadakan.

“Selain itu masalah tenaga kerja, kami tidak diberi kesempatan dan cenderung dipilih-pilih, termasuk juga banyak BPJS yang mati padahal kami rentan sakit,” katanya.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar tentang arah kebijakan pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar penyandang disabilitas, mulai dari perlindungan sosial hingga akses terhadap pekerjaan yang layak dan setara.

Koordinator aksi Veronika menilai kebijakan pemerintah saat ini justru memperburuk kondisi kelompok disabilitas, bahkan bertolak belakang dengan janji yang pernah disampaikan saat masa kampanye.

“Kalau memang tidak mampu memberi keadilan dan kebijakan yang berpihak, lebih baik mundur dan kembalikan hak-hak disabilitas,” tegasnya.

Di tengah kritik tajam tersebut, massa tetap menekankan bahwa aksi yang dilakukan bertujuan damai dan menjadi pengingat bahwa keadilan sosial seharusnya tidak selektif, terutama bagi kelompok yang paling membutuhkan perhatian negara. (SH)