Fraksi Demokrat Ingatkan Pemerintah Kutai Timur Tentang Pengelolaan Kewajiban Utang
SANGATTA – Dalam sidang paripurna ke-27 DPRD Kutai Timur, Fraksi Partai Demokrat yang diwakili oleh M. Amin, anggota Komisi D, memberikan sorotan penting terkait pengelolaan kewajiban utang daerah. M. Amin menyampaikan apresiasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, namun juga mengingatkan pentingnya penyelesaian kewajiban utang yang tercatat hingga akhir tahun 2023.
“Catatan nilai kewajiban sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp189,66 miliar. Kewajiban ini terdiri dari pendapatan diterima dimuka sebesar Rp571,45 juta, utang belanja sebesar Rp28,64 miliar, dan utang jangka pendek lainnya sebesar Rp160,44 miliar,” jelas M. Amin dalam penyampaiannya.
Fraksi Demokrat menekankan bahwa penyelesaian kewajiban utang ini harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Mereka berharap semua kewajiban ini dapat diselesaikan 100% pada tahun 2024 agar tidak ada lagi kewajiban utang di tahun-tahun berikutnya.
“Fraksi Partai Demokrat perlu mengingatkan pemerintah daerah akan pentingnya menyelesaikan kewajiban yang dimaksud di atas. Harapannya, kewajiban ini bisa diselesaikan 100% di tahun 2024 dan tidak ada lagi kewajiban utang di tahun selanjutnya,” tegas M. Amin.
Dengan adanya perhatian dan dorongan dari Fraksi Demokrat, diharapkan pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat lebih optimal dalam pengelolaan kewajiban utang dan keuangan daerah secara keseluruhan. Hal ini diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di seluruh wilayah Kutai Timur.
Fraksi Demokrat juga berharap bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terus ditingkatkan agar masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung manfaat dari pengelolaan keuangan yang baik.
“Kami berharap pemerintah daerah terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” tutup M. Amin. ADV
