Iswandi Desak Pemerintah Evaluasi Program Nasional, Anggaran Dinilai Perlu Dirasionalisasi

Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi,.S.T.(AHM/Portalkaltim.com)

Portalkaltim.com,Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap sejumlah program nasional yang dinilai membebani keuangan negara. Menurutnya, di tengah tekanan ekonomi dan menurunnya daya beli masyarakat, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan penggunaan anggaran untuk program yang benar-benar memberikan manfaat langsung.

Iswandi menilai pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah kebijakan strategis yang ditetapkan pemerintah pusat, termasuk kebijakan fiskal. Karena itu, langkah yang paling realistis adalah melakukan rasionalisasi terhadap program-program yang belum mendesak agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas.

“Kita di daerah tentu tidak bisa berbuat banyak karena kebijakan anggaran dan keuangan sebagian besar ditentukan pemerintah pusat. Tetapi menurut saya, program-program yang manfaatnya belum jelas sebaiknya ditunda atau dirasionalisasi dulu sehingga anggaran negara bisa diselamatkan,” ujarnya saat ditemui, Senin (6/7/2026).

Ia mencontohkan rencana rasionalisasi anggaran pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurut informasi dapat menghemat anggaran hingga puluhan triliun rupiah. Penghematan tersebut, katanya, dapat dialokasikan kembali untuk program yang lebih mendesak dan berdampak langsung terhadap masyarakat.

“Saya dengar sekarang ada rencana rasionalisasi MBG yang bisa menyelamatkan sekitar Rp40 triliun. Itu tentu langkah yang baik kalau memang anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas,” katanya.

Selain itu, Iswandi juga menyoroti pelaksanaan sejumlah program nasional yang diterapkan secara serentak di seluruh daerah. Menurutnya, pemerintah sebaiknya lebih dahulu menerapkan program melalui proyek percontohan (pilot project) agar efektivitasnya dapat dievaluasi sebelum diperluas secara nasional.

“Seharusnya dibuat dulu role model. Daerah pegunungan punya karakter berbeda dengan daerah pesisir maupun perkotaan. Coba dulu di beberapa daerah, dievaluasi selama satu tahun, diperbaiki kalau masih ada kekurangan, baru diterapkan secara luas. Jangan semuanya langsung berjalan bersamaan,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat lebih selektif dalam menyusun kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Menurut Iswandi, setiap program harus memiliki perencanaan yang matang, sasaran yang jelas, serta mempertimbangkan kondisi daerah yang beragam sehingga manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara optimal,” tutupnya. (AHM/RAD/DPRD Samarinda)