Iswandi Sebut Kenaikan Harga BBM Ancam Daya Beli, Kelas Menengah Berpotensi Turun Status Ekonomi

Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi,.S.T.(AHM/Portalkaltim.com)

Portalkaltim.com,Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan memberikan dampak luas terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, kelompok yang paling rentan terdampak bukan hanya masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga kalangan kelas menengah yang berpotensi mengalami penurunan kemampuan ekonomi.

Iswandi menjelaskan, pemerintah daerah memiliki ruang yang terbatas untuk mengintervensi kebijakan harga BBM karena kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat. Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa dampak lanjutan dari kenaikan harga BBM harus menjadi perhatian serius karena akan memengaruhi inflasi dan daya beli masyarakat.

“Kalau kita lihat sekarang, antrean di SPBU semakin panjang karena masyarakat beralih membeli Pertalite yang disubsidi. Dulu selisih harga Pertalite dengan Pertamax masih tipis sehingga masyarakat masih punya pilihan. Sekarang selisihnya semakin jauh dan itu sangat terasa,” ujarnya saat ditemui, Senin (6/7/2026).

Menurutnya, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya produksi dan distribusi barang. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha tidak memiliki pilihan selain menyesuaikan harga jual, sehingga pada akhirnya seluruh kebutuhan pokok masyarakat ikut mengalami kenaikan.

“Komponen biaya produksi rata-rata sekitar 30 persen dipengaruhi oleh bahan bakar. Ketika BBM naik, ongkos produksi ikut naik. Belum lagi biaya distribusi yang juga meningkat. Akibatnya harga barang pasti ikut naik dan inflasi semakin terasa,” katanya.

Iswandi menambahkan, dampak yang paling mengkhawatirkan justru dirasakan kelompok masyarakat kelas menengah. Ia menilai kelompok ini berpotensi turun kelas apabila tekanan ekonomi terus berlanjut tanpa adanya kebijakan yang mampu menjaga daya beli.

“Yang paling terganggu nanti justru kelas menengah. Mereka bisa turun kelas karena kemampuan ekonominya tergerus. Makanya pemerintah juga harus memiliki indikator yang jelas dalam menentukan siapa yang masuk kategori kelas menengah agar kebijakan subsidi benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan adanya potensi perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam beberapa bulan ke depan, termasuk kemungkinan bertambahnya jumlah warga yang kehilangan pekerjaan akibat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, pemerintah perlu mengantisipasi kondisi tersebut melalui kebijakan ekonomi yang adaptif agar dampak kenaikan harga BBM tidak semakin memperburuk kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (AHM/RAD/DPRD Samarinda)