Dukungan Hibah untuk Polda Kaltim Dianggap Sah, Jimmi Tegaskan Pentingnya Stabilitas Jelang IKN
Kutai Timur – Di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), perhatian terhadap keamanan dan pelayanan publik menjadi bagian yang tak terpisahkan dari agenda besar nasional. Pemerintah pusat membutuhkan dukungan daerah untuk memastikan transisi menuju pusat pemerintahan baru berjalan stabil, aman, dan terkoordinasi. Kutai Timur, sebagai salah satu wilayah penyangga Kalimantan Timur, turut mengambil peran melalui kebijakan hibah kepada Polda Kaltim.
Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, menegaskan bahwa langkah pemerintah daerah menyalurkan hibah kepada Polda Kaltim bukan tindakan spontan, melainkan bagian dari instruksi dan kebijakan nasional yang telah ditetapkan.
“Kemudian mengenai anggaran hibah untuk Polda Kaltim, hal tersebut merupakan instruksi pusat dalam rangka mendukung pembangunan dan pelayanan di Ibu Kota Nusantara,” ujarnya seusai rapat pembahasan evaluasi Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurutnya, daerah tidak boleh berdiri sendiri dalam menghadapi dinamika pembangunan IKN. Penguatan institusi keamanan dianggap sebagai pondasi untuk menjaga suasana kondusif, terutama karena IKN akan membawa arus mobilitas warga, pekerja, dan kegiatan ekonomi secara besar-besaran. Dalam ekosistem sebesar itu, dukungan dari setiap kabupaten di Kaltim menjadi krusial demi menciptakan stabilitas jangka panjang.
Jimmi menambahkan bahwa Kutai Timur bukan satu-satunya daerah yang memberikan kontribusi. Kabupaten lain juga melakukan hal serupa, termasuk membantu pembangunan sekolah kepolisian yang menjadi bagian dari kesiapan sumber daya manusia keamanan.
“Kabupaten lain juga melakukan hal serupa, seperti membantu pembangunan sekolah kepolisian,” katanya.
Bagi Jimmi, inti persoalan bukan pada nilai hibah, melainkan pada kesesuaian regulasi dan manfaat strategisnya bagi masyarakat. Selama penyaluran hibah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, maka kebijakan tersebut tidak menimbulkan permasalahan.
“Jadi, hibah itu tidak masalah sepanjang sesuai aturan,” tegasnya.
Ia menekankan, keamanan adalah fondasi pembangunan. Dengan IKN sebagai magnet baru pertumbuhan nasional, setiap daerah penyangga perlu memastikan bahwa institusi keamanan memiliki dukungan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Karena stabilitas bukan hanya urusan pusat, tetapi komitmen bersama seluruh daerah di Kalimantan Timur.
Dukungan hibah ini, kata Jimmi, adalah bagian dari perjalanan Kutai Timur menjadi mitra strategis dalam pembangunan ibu kota negara baru peran yang menuntut kesiapan, sinergi, dan pandangan jauh ke depan. (SH/ADV)
