Longsor Terowongan Samarinda, DPRD: Jangan Tunggu Korban Baru Bertindak
Portalkaltim.com, Samarinda — Longsor di area inlet Terowongan Samarinda bukan sekadar insiden teknis. Bagi Anggota Komisi III DPRD Samarinda Andriansyah, peristiwa ini adalah simbol dari kelalaian sistemik dalam menjaga keamanan infrastruktur yang dibangun dengan dana triliunan rupiah. Ia menilai pemerintah kota gagal memberi jaminan keselamatan publik sejak awal.
“Ini bukan cuma beton yang longsor. Ini soal tanggung jawab pemerintah terhadap uang rakyat dan keselamatan warga,” tegasnya saat dikonfirmasi Jumat (16/5/2025).
Pernyataan ini menjadi sinyal kekecewaan mendalam terhadap pendekatan reaktif yang kerap ditunjukkan Pemkot.
Alih-alih bekerja preventif, Pemkot Samarinda dinilai baru menunjukkan kepedulian setelah muncul kerusakan atau bahkan korban. Contohnya insiden tragis di kawasan Lempake, yang menurut Andriansyah seharusnya menjadi tamparan keras agar pemerintah mulai membaca peta risiko secara serius.
“Jangan tunggu ada korban, baru semua heboh. Kita butuh jaminan keselamatan, bukan sekadar proyek megah,” katanya tajam.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kekhawatiran publik terhadap keamanan Terowongan Samarinda bisa menjelma menjadi keengganan untuk memanfaatkannya.
“Sekuat apa pun konstruksinya, kalau masyarakat tidak yakin, itu bangunan akan jadi tugu sia-sia,” katanya.
Andriansyah mendesak agar Pemkot membuka seluruh data teknis secara transparan, mulai dari struktur pengamanan lereng, hasil audit berkala, hingga penanganan drainase.
“Pernyataan aman saja tidak cukup. Harus ada bukti di lapangan,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya pergeseran paradigma pembangunan di Samarinda: dari sekadar desain indah atau efisiensi anggaran, menuju pembangunan berbasis mitigasi bencana.
“Peta risiko itu harus jadi dasar utama pembangunan kota. Bukan selera proyek atau retorika politik,” tutupnya. (SH)
