Wahyullah Bandung Dorong Percepatan Drainase dan Penguatan UMKM Warga Sepinggan
Portalkaltim.com Balikpapan – Percepatan penanganan drainase dan penguatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi dua perhatian Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Wahyullah Bandung, dalam kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2026/2027 di Jalan Sosial VII, RT 36, Kelurahan Sepinggan, Sabtu (14/11/2026). Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat menyampaikan kebutuhan infrastruktur sekaligus memperoleh informasi mengenai peluang pengembangan usaha.
Dalam pembahasan infrastruktur, Wahyullah menerima aspirasi mengenai penanganan drainase yang sebenarnya telah memiliki master plan. Usulan tersebut juga sudah dua kali diajukan sebagai prioritas melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Rapat Koordinasi Pembangunan (Rakorembang). Namun, pelaksanaannya masih tertunda akibat keterbatasan anggaran.
“Rencana penanganan drainase di sejumlah titik sebenarnya telah disiapkan melalui master plan,” demikian salah satu poin yang disampaikan Wahyullah Bandung.

Titik yang menjadi perhatian antara lain kawasan Jalan Sepinggan Baru dan sekitar Taman Lalu Lintas. Saat hujan deras berlangsung selama satu hingga dua jam, kawasan tersebut kerap mengalami genangan. Meski air biasanya surut dalam waktu relatif singkat, kondisi itu tetap mengganggu aktivitas warga.
Wahyullah berharap usulan yang telah masuk dalam perencanaan, termasuk dari RT 2 dan RT 28, dapat kembali diperjuangkan dalam penganggaran 2027. Ia juga membuka perhatian terhadap kemungkinan dukungan melalui CSR maupun swadaya masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan masing-masing pihak dan tingkat urgensi pekerjaan.
“Dengan demikian, kebutuhan masyarakat yang sudah masuk dalam perencanaan tetapi belum terlaksana dapat menjadi perhatian dalam pembahasan berikutnya,” menjadi penekanan dalam upaya mengawal aspirasi warga.
Selain infrastruktur, reses tersebut menghadirkan perwakilan bidang UMKM dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk membahas penguatan usaha serta akses permodalan. Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah UMKM di Balikpapan mencapai sekitar 100.000 unit, tetapi baru sekitar 10 persen yang memiliki legalitas usaha.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena legalitas merupakan salah satu persyaratan penting untuk mengakses pembiayaan perbankan. Karena itu, diperlukan sinergi pemerintah dan lembaga keuangan untuk membantu pelaku usaha melengkapi dokumen sekaligus memperoleh pendampingan.
Wahyullah juga mendorong pelaku UMKM memperluas pemasaran melalui platform digital. Penjualan secara daring dinilai dapat membantu produk lokal menjangkau konsumen lebih luas, tidak hanya bergantung pada pembeli di lingkungan sekitar atau pasar tempat mereka berjualan.
Melalui pertemuan ini, ia mengapresiasi partisipasi warga dan pelaku usaha yang menyampaikan kebutuhan secara langsung. Ia berharap pengawalan usulan drainase, pendampingan legalitas, akses pembiayaan, serta pemanfaatan pemasaran digital dapat berjalan beriringan untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan dan perkembangan UMKM di Balikpapan.(IM/ADV)
![]()
Warning: Attempt to read property "term_id" on false in /home/porn5411/public_html/wp-content/themes/umparanwp/widget/widget-collection.php on line 7






