Defisit Fiskal Terbatas, Gerindra Soroti Kepastian Transfer dan Kualitas Belanja APBD Balikpapan

Portalkaltim.com, Balikpapan – Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan menyoroti keterbatasan ruang fiskal dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, terutama terkait kepastian pendapatan transfer, kualitas belanja, serta keberlanjutan pelayanan dasar masyarakat.

Catatan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum fraksi terhadap nota penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2026 pada Rapat Paripurna ke-16 Masa Sidang I Tahun Sidang 2026/2027.

Fraksi Gerindra mencermati adanya tambahan pendapatan transfer sekitar Rp12,22 miliar, sementara kurang bayar pendapatan transfer tahun sebelumnya masih berada di kisaran lebih dari Rp200 miliar sehingga kepastian waktu dan mekanisme penyalurannya menjadi perhatian dalam pembahasan perubahan anggaran.

Fraksi menilai ketidakpastian tersebut perlu diantisipasi agar tidak mengganggu kesinambungan program prioritas maupun pelayanan masyarakat, sekaligus mendorong pemerintah kota memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian hak fiskal daerah.

“Dalam konteks kehati-hatian fiskal, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat diperlukan agar penyelesaian hak fiskal daerah memperoleh kepastian,” kata Fraksi Gerindra DPRD Kota Balikpapan, Siswanto Budi Utomo, Anggota Komisi II, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balikpapan, Rabu (23/9/2026).

Selain pendapatan, kualitas belanja menjadi perhatian karena pemerintah kota melakukan rasionalisasi, refocusing, dan realokasi sebagai konsekuensi keterbatasan ruang fiskal, sehingga anggaran yang tersisa dituntut tetap selektif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Menurut Fraksi Gerindra, efisiensi tidak sebatas mengurangi belanja, tetapi memastikan setiap anggaran yang tersedia menghasilkan manfaat lebih besar, termasuk memastikan program prioritas dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai kemampuan fiskal.

Fraksi juga menyoroti peningkatan alokasi program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ketika ketersediaan air baku masih menjadi perhatian masyarakat Balikpapan, sehingga tambahan anggaran perlu diarahkan untuk memperkuat keandalan jaringan dan ketahanan pelayanan air minum.

Indikator keberhasilan investasi SPAM, menurut fraksi, juga perlu dibuat jelas agar peningkatan alokasi anggaran dapat diukur berdasarkan perubahan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat, bukan hanya berdasarkan realisasi belanja.

Persoalan drainase turut menjadi perhatian karena terdapat penyesuaian alokasi program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase, sementara perlindungan masyarakat dari risiko banjir tetap menjadi kebutuhan penting di Balikpapan.

“Bagi kami, efisiensi anggaran harus tetap berjalan seiring dengan perlindungan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi Gerindra juga meminta agar pendidikan, kesehatan, penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta pengelolaan lingkungan tetap mendapat perhatian, dengan penguatan UMKM diarahkan pada akses pasar, peningkatan kapasitas usaha, dan keberlanjutan pendapatan.

Dalam pembahasan perubahan APBD 2026, Fraksi Gerindra menekankan tiga prinsip yang perlu dijaga, yakni fiskal yang sehat, belanja berkualitas, dan manfaat nyata bagi masyarakat, serta meminta seluruh catatan dan permohonan penjelasan fraksi dijawab secara substantif dan terinci dalam tahapan pembahasan berikutnya. (SH/ADV)