Anggaran Tertekan, DPRD Balikpapan Dorong Program Kelurahan Madani Tetap Berjalan

Portalkaltim.com, Balikpapan – Kondisi fiskal daerah membuat sejumlah program pembangunan yang direncanakan pada 2026 harus ditunda, sehingga DPRD Balikpapan mendorong masyarakat tetap terlibat dalam program prioritas pemerintah yang memiliki dukungan anggaran.

Anggota Komisi III DPRD Balikpapan Wahyullah Bandung menjelaskan, reses menjadi kewajiban anggota DPRD untuk bertemu masyarakat sekaligus menyampaikan perkembangan mengenai usulan dan program yang diharapkan dapat direalisasikan.

Menurutnya, kondisi keuangan daerah menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah program yang disampaikan masyarakat dapat langsung dilaksanakan, sementara situasi fiskal tersebut disebut juga terjadi di berbagai daerah di Indonesia.

“Saya sampaikan apa adanya bahwa sementara kita tunda program-program yang kira-kira harusnya bisa dibangun atau dikerjakan pada tahun 2026 ini, kita tunda bukan tidak dilaksanakan,” ujar Wahyullah di Kantor DPRD Balikpapan, Senin (14/9/2026).

Ia menilai, penundaan perlu disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak dipahami sebagai penghapusan program, terutama ketika kondisi fiskal daerah belum memungkinkan seluruh rencana pembangunan dijalankan sesuai waktu yang ditetapkan.

Di sisi lain, Wahyullah mendorong masyarakat memanfaatkan program pemerintah yang tetap memiliki dukungan anggaran, salah satunya Kelurahan Madani (Mandiri, Adaptif, dan Inovatif) yang memiliki fokus pada penanganan stunting, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemilahan sampah.

Menurutnya, program tersebut dapat menjadi ruang keterlibatan masyarakat dalam kegiatan yang telah masuk dalam agenda pemerintah, terutama apabila anggarannya tetap tersedia pada tahun berikutnya.

“Kalau itu ada anggarannya tahun depan, bagaimana masyarakat bisa terlibat dalam kegiatan Kelurahan Madani tersebut,” katanya.

Wahyullah menyebut keterlibatan masyarakat dalam program prioritas pemerintah dapat menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari kegiatan reses, terutama ketika sejumlah usulan pembangunan harus menunggu kondisi fiskal yang lebih memungkinkan.

Ia menegaskan, penundaan program berbeda dengan penghentian pelaksanaan, sehingga masyarakat tetap perlu mendapatkan informasi mengenai program mana yang masih menjadi prioritas dan dapat dijalankan pemerintah.

“Realisasinya kita tunda, bukan tidak dilaksanakan,” jelasnya.

Dengan kondisi anggaran yang terbatas, program Kelurahan Madani yang mencakup penanganan stunting, pendampingan UMKM, dan pemilahan sampah dinilai dapat menjadi salah satu ruang kolaborasi masyarakat selama program pembangunan lainnya masih menunggu kemampuan fiskal daerah. (SH/ADV)