DPRD Kukar Perkuat Sinergi Fiskal Bersama DPRD Balikpapan Demi Pembangunan Berkelanjutan

Portalkaltim.com, Balikpapan – DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat koordinasi dengan DPRD kabupaten dan kota di Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menyikapi berbagai persoalan fiskal yang dihadapi daerah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan sebagai forum diskusi dan penyamaan langkah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bertukar pandangan mengenai kondisi terkini di daerah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat. Melalui komunikasi antar lembaga legislatif, diharapkan muncul kesamaan sikap dalam memperjuangkan berbagai kebutuhan daerah, termasuk persoalan Transfer ke Daerah (TKD) yang masih menjadi perhatian pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Desman Minang Endianto mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan memperkuat komunikasi sekaligus menyatukan langkah antar-DPRD di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikannya di Lobby DPRD Kota Balikpapan, Selasa (4/8/2026), usai agenda diskusi.

“Kami ingin membangun keselarasan dengan DPRD kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur agar perjuangan terkait dana fiskal dan Transfer ke Daerah dapat dilakukan secara bersama-sama. Kebutuhan daerah pada dasarnya sama sehingga perlu diperjuangkan secara kolektif,” ujarnya.

Desman menjelaskan pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan evaluasi maupun koreksi terhadap alokasi Transfer ke Daerah. Namun, menurutnya, kebijakan tersebut perlu disertai dasar yang jelas serta mempertimbangkan kebutuhan real pembangunan di masing-masing daerah agar pelaksanaannya dapat diterima dengan baik.

“Sepanjang koreksi TKD yang dilakukakn pemerintah pusat memiliki landasan yang jelas dan memberikan manfaat bagi daerah, saya kira sah-sah saja. Namun, prosesnya harus disampaikan secara terbuka dan transparan kepada kabupaten/kota agar tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat,” tegasnya

Ia menilai komunikasi terbuka antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi kunci dalam setiap penyusunan kebijakan fiskal. Apabila terdapat perubahan alokasi anggaran, pemerintah pusat diharapkan menyampaikan alasan dan pertimbangannya secara transparan sehingga tidak menimbulkan kebingungan maupun polemik di tingkat daerah.

Lebih lanjut, Desman mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Kukar telah menyesuaikan berbagai program sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran. Salah satunya melalui pengurangan anggaran perjalanan dinas hingga sekitar 50 persen serta melakukan rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan yang dinilai belum menjadi prioritas.

Menurutnya, langkah serupa juga dilakukan oleh berbagai pemerintah kabupaten dan kota di Kaltim. Karena itu, ia berharap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap terjalin harmonis sehingga kebijakan fiskal maupun pembangunan dapat berjalan seimbang, selaras, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (IR)