8.000 Titik Indonesia Belum Berlistrik, DPR RI Tetapkan Anggaran Rp11 Triliun Demi Pemerataan

Portalkaltim.com, Samarinda — Di tengah peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia, masih terdapat sekitar 8.000 titik desa dan dusun di berbagai pelosok tanah air yang belum menikmati akses listrik.

Kondisi tersebut dinilai menjadi indikator bahwa pemerataan pembangunan dasar belum sepenuhnya tercapai dan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Persoalan itu mengemuka dalam kegiatan “Light Up The Dream” (Listrik untuk Menyalakan Mimpi, Wujudkan Mimpi Berbagai Energi) yang digelar di Jalan Rumbia II, Kelurahan Sidomulyo, Samarinda, Senin (3/8/2026).

Anggota Komisi XII DPR RI, Syafruddin, menegaskan bahwa negara tidak boleh membiarkan masyarakat hidup tanpa akses listrik di era saat ini. Menurutnya, listrik bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan bagian dari indikator kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan nasional.

“Masih ada kurang lebih 8.000 titik se-Indonesia yang belum berlistrik. Titik itu bisa berupa desa maupun dusun. Karena itu, pemerintah pusat bersama DPR RI telah menetapkan anggaran sebesar Rp11 triliun untuk sektor kelistrikan pada 2027,” ujarnya.

Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan difokuskan untuk mempercepat program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik (BPBL), terutama bagi masyarakat yang selama ini belum mampu memperoleh sambungan listrik secara mandiri.

Selain pembangunan jaringan listrik, DPR RI juga mendorong percepatan pemerataan akses energi hingga ke rumah-rumah warga yang belum teraliri listrik.

Menurut Syafruddin, daerah perkotaan seperti Samarinda sebenarnya sudah mendekati target elektrifikasi penuh dan hanya memerlukan percepatan pada sejumlah titik yang tersisa.

“Kalau masih ada desa, dusun, atau rumah rakyat yang belum berlistrik setelah 81 tahun kemerdekaan, itu menunjukkan indikator bahwa negara belum sepenuhnya berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Program BPBL sendiri menjadi salah satu instrumen yang disiapkan pemerintah untuk menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui skema tersebut, anggota Komisi XII DPR RI mendapat alokasi bantuan yang dapat disalurkan ke berbagai daerah sesuai kebutuhan masyarakat.

Syafruddin menilai akses listrik memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup, pendidikan, produktivitas ekonomi, hingga pengentasan kemiskinan.

Karena itu, percepatan elektrifikasi harus berjalan seiring dengan upaya mewujudkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

“Tugas kami sebagai wakil rakyat adalah mempercepat terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Melalui program Light Up The Dream, kolaborasi antara pemerintah, DPR RI, dan PLN diharapkan tidak hanya menghadirkan penerangan bagi rumah-rumah warga, tetapi juga membuka akses terhadap peluang pendidikan, ekonomi, dan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara penuh. (SH)