DPRD Samarinda Ingatkan Ancaman PHK, Pemda Diminta Siapkan Antisipasi Perlambatan Ekonomi

Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi, S.T. (AHM/Portalkaltim.com)

Portalkaltim.com, Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi, mengingatkan pemerintah agar mewaspadai potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dapat terjadi seiring perlambatan ekonomi nasional. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memperbesar jumlah masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial maupun subsidi pemerintah.

Iswandi menilai tekanan ekonomi yang terjadi saat ini tidak hanya dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga dipengaruhi kondisi dunia usaha yang mulai menghadapi tantangan. Ia menyebut sejumlah perusahaan mulai melakukan efisiensi, bahkan terdapat industri yang memilih memindahkan investasinya ke negara lain.

“Kita belum tahu bagaimana kondisi beberapa bulan ke depan. Jangan sampai gelombang PHK semakin besar. Ada informasi pabrik-pabrik mulai pindah ke Vietnam dan tentu ini harus menjadi perhatian pemerintah karena dampaknya akan dirasakan masyarakat,” ujarnya saat ditemui, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, apabila angka PHK meningkat, akan terjadi perubahan komposisi masyarakat yang sebelumnya tergolong mampu menjadi kelompok yang membutuhkan bantuan pemerintah. Kondisi tersebut harus diantisipasi melalui pembaruan data penerima bantuan agar kebijakan tetap tepat sasaran.

“Bisa saja hari ini seseorang tidak menerima subsidi karena penghasilannya masih mencukupi. Tetapi beberapa bulan kemudian kehilangan pekerjaan sehingga kondisinya berubah. Pergeseran data seperti ini pasti akan terjadi dan harus segera direspons pemerintah,” katanya.

Iswandi mengatakan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi makro karena sebagian besar kewenangan berada di pemerintah pusat. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan langkah antisipasi untuk meminimalkan dampak perlambatan ekonomi terhadap masyarakat.

“Daerah memang tidak bisa mengubah kebijakan nasional, tetapi kita tetap harus siap menghadapi dampaknya. Jangan sampai masyarakat yang kehilangan pekerjaan tidak mendapatkan perlindungan karena data pemerintah belum diperbarui,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Selain menjaga iklim investasi dan lapangan kerja, pembaruan data sosial ekonomi masyarakat dinilai menjadi langkah penting agar program bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan,” tutupnya. (AHM/RAD/DPRD Samarinda)