DPRD Samarinda Minta Pemerintah Utamakan Uji Coba Sebelum Jalankan Program Nasional Secara Massal

Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi, S.T. (AHM/Portalkaltim.com)

Portalkaltim.com,Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai pemerintah pusat perlu mengedepankan mekanisme uji coba atau pilot project sebelum menerapkan sebuah program secara serentak di seluruh daerah. Menurutnya, setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga kebijakan nasional tidak bisa disamakan begitu saja.

Ia mengatakan, penerapan program secara menyeluruh tanpa proses evaluasi berpotensi menimbulkan berbagai persoalan di lapangan. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya menguji efektivitas program terlebih dahulu di beberapa daerah yang mewakili karakter wilayah berbeda.

“Harusnya dibuat dulu role model. Misalnya daerah pegunungan seperti apa, daerah pesisir seperti apa, kemudian perkotaan seperti apa. Dicoba dulu di beberapa daerah, dievaluasi selama satu tahun, baru setelah benar-benar matang diterapkan secara nasional,” ujarnya saat ditemui, Kamis (9/7/2026).

Menurut Iswandi, evaluasi melalui proyek percontohan akan memberikan gambaran mengenai berbagai kendala yang mungkin muncul, sehingga pemerintah memiliki kesempatan memperbaiki kekurangan sebelum program diperluas ke seluruh Indonesia.

“Kalau langsung diterapkan serentak, ketika ada persoalan dampaknya juga langsung dirasakan banyak daerah. Padahal setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Karena itu, evaluasi menjadi bagian penting sebelum program diperluas,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap kebijakan yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus disertai dengan perencanaan yang matang, indikator keberhasilan yang jelas, serta mempertimbangkan efektivitas pelaksanaannya di lapangan.

“Perencanaan yang baik akan membuat anggaran negara lebih tepat sasaran. Jangan sampai program sudah berjalan, tetapi baru diketahui banyak kekurangan ketika sudah diterapkan di seluruh daerah,” tegasnya.

Iswandi berharap pemerintah pusat lebih terbuka terhadap masukan dari pemerintah daerah, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan sebelum meluncurkan kebijakan berskala nasional. Menurutnya, pola tersebut akan menghasilkan program yang lebih efektif, efisien, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai daerah,” tutupnya. (AHM/RAD/DPRD Samarinda)