DPRD Soroti BlankSpotPendidikan,Minta Pemkot Bangun SMP Baru di Kawasan Pinggiran

Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar,.S.T.(AHM/Portalkaltim)

Portalkaltim.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar, menyoroti masih terjadinya ketimpangan akses pendidikan di sejumlah wilayah Kota Samarinda. Menurutnya, sejumlah kawasan pinggiran hingga kini masih menjadi blank spot pendidikan karena belum memiliki sekolah menengah pertama (SMP) yang mampu menampung lulusan SD di wilayah tersebut.

Anhar mengatakan, persoalan tersebut terlihat saat pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Di beberapa kecamatan, jumlah lulusan SD dan madrasah ibtidaiyah (MI) tidak sebanding dengan daya tampung SMP negeri yang tersedia sehingga banyak siswa harus mencari sekolah ke wilayah lain.

“Di beberapa wilayah memang masih terjadi blank spot pendidikan. Contohnya di kawasan Palaran, seperti Handil Bakti, pinggiran Rawa Makmur hingga Bukuan. Jumlah lulusan SD di sana cukup banyak, tetapi SMP yang tersedia belum mampu menampung semuanya,” ujar Anhar, Rabu (8/7/2026).

Ia menjelaskan, akibat keterbatasan tersebut, banyak siswa terpaksa mendaftar ke sekolah yang lokasinya cukup jauh dari tempat tinggal. Kondisi ini dinilai tidak ideal karena menambah beban biaya dan waktu tempuh bagi peserta didik maupun orang tua.

“Anak-anak di wilayah itu akhirnya tidak tertampung di SMP 20 maupun SMP 14. Mereka harus mencari sekolah lain, bahkan sampai ke SMP 31 yang jaraknya jauh. Ini menunjukkan masih adanya ketimpangan pemerataan layanan pendidikan,” katanya.

Menurut Anhar, solusi jangka panjang yang harus dilakukan pemerintah bukan sekadar menambah ruang kelas baru (rombel), melainkan membangun unit sekolah baru di kawasan yang mengalami kekurangan fasilitas pendidikan.

“Kalau menurut saya, jalannya bukan hanya menambah rombel, tetapi membangun SMP baru. Begitu juga untuk jenjang SMA, karena kebutuhan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya,” tegasnya.

Anhar menambahkan, pembangunan sekolah harus didasarkan pada data jumlah lulusan setiap tahun agar pemerintah mampu mengantisipasi kebutuhan daya tampung sejak awal. Dengan perencanaan yang matang, persoalan SPMB yang selalu berulang setiap tahun dapat diminimalkan.

“Kalau pemerintah memiliki data yang akurat dan perencanaan yang baik, persoalan penerimaan murid baru seharusnya bisa diantisipasi sejak awal. Jangan setiap tahun masyarakat selalu menghadapi masalah yang sama,” tutupnya. (AHM/RAD/DPRD Samarinda)